Saumlaki, Jurnalpolisi.co.id - Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Tanimbar menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Salawaku 2025. Operasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Acara yang berlangsung di halaman depan Mapolres Kepulauan Tanimbar ini juga disertai dengan pemusnahan barang bukti minuman keras (miras) tradisional jenis sopi hasil razia kepolisian.
Barang bukti miras yang dimusnahkan mencapai total 1.388 liter. Miras ini merupakan hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilakukan oleh sejumlah Polsek di wilayah Kepulauan Tanimbar. Berikut adalah rincian jumlah miras yang berhasil diamankan dari berbagai wilayah:
- Polsek Tanimbar Selatan: 1.180 liter
- Polsek Tanimbar Utara: 10 liter
- Polsek Selaru: 160 liter
- Polsek Wertamrian: 8 liter
- Polsek Wermaktian: 5 liter
- Polsek Kormomolin: 10 liter
- Polsek Nirunmas: 15 liter
Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Umar Wijaya, S.I.K., M.H. dan disaksikan oleh berbagai unsur pimpinan daerah serta tokoh masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Chaterina Ratuanak, serta perwakilan dari TNI Letkol POM Made Oka, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan awak media Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Komitmen Kepolisian Menjaga Keamanan Jelang Lebaran
Dalam sambutannya, Kapolres AKBP Umar Wijaya menegaskan operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan peredaran minuman keras yang kerap menjadi pemicu tindak kriminal dan gangguan keamanan. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah, terutama menjelang momen besar seperti Idul Fitri.
"Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat selama bulan Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri. Minuman keras seringkali menjadi pemicu tindakan kriminal, sehingga kami terus berupaya untuk menekan peredarannya melalui operasi rutin seperti ini," ujar Kapolres.
Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Chaterina Ratuanak, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi perayaan hari besar keagamaan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah kepolisian dalam memberantas peredaran miras ilegal. Ini adalah upaya nyata dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Kami berharap masyarakat juga berperan aktif dalam membantu aparat dalam mencegah penyebaran miras dan potensi gangguan keamanan lainnya,” jelasnya.
Harapan untuk Masa Depan
Pemusnahan ribuan liter miras ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku yang masih mencoba mengedarkan minuman keras ilegal di wilayah Kepulauan Tanimbar. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
Dengan adanya Operasi Ketupat Salawaku 2025, diharapkan masyarakat Kepulauan Tanimbar dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kedamaian dan kebersamaan tanpa adanya gangguan keamanan akibat pengaruh miras. Polisi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga ketertiban dan ikut serta dalam menciptakan suasana yang kondusif selama Ramadan dan perayaan Lebaran tahun ini.
Dilema Pemusnahan Sopi: Antara Keamanan dan Budaya
Meskipun kepolisian menganggap razia dan pemusnahan sopi sebagai langkah positif dalam menjaga ketertiban, sebagian masyarakat menilai kebijakan ini justru merugikan. Bagi warga Kepulauan Tanimbar, sopi bukan sekadar minuman keras, tetapi juga bagian dari tradisi dan sumber ekonomi bagi banyak keluarga.
Markus Salah seorang warga, Tanimbar menuturkan bahwa sopi memiliki peran penting dalam budaya Tanimbar, terutama dalam upacara adat dan pertemuan masyarakat. Ia menyayangkan pemusnahan ini karena tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dari pemerintah daerah.
"Sopi sudah menjadi bagian dari budaya kami. Dalam acara adat, pernikahan, dan pertemuan keluarga, sopi selalu hadir sebagai simbol kebersamaan. Kalau terus dimusnahkan tanpa ada aturan yang mengakomodasi produksi dan penjualannya, lama-lama tradisi ini akan hilang," ujarnya.
Senada dengan Markus, Maria adalah Seorang ibu rumah tangga yang bergantung pada penjualan sopi sebagai sumber penghasilan, juga merasa khawatir dengan kebijakan ini.
"Kami tidak menolak aturan, tapi pemerintah daerah juga harus mencari solusi. Banyak keluarga di desa-desa yang menggantungkan hidupnya dari produksi sopi. Jika terus dimusnahkan tanpa ada peraturan yang mengatur penjualan secara legal, bagaimana kami bisa mencari nafkah?" keluhnya.
Kelemahan Regulasi Pemerintah Daerah
Salah satu alasan utama munculnya dilema ini adalah belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur produksi dan distribusi sopi di Kepulauan Tanimbar. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang telah menerapkan regulasi khusus untuk minuman tradisional, Kepulauan Tanimbar masih belum memiliki kebijakan yang jelas dalam mengelola produksi sopi sebagai bagian dari ekonomi masyarakat.
Para tokoh masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menyusun regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pemberantasan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Sopi bisa menjadi sumber pendapatan daerah jika diatur dengan baik. Banyak daerah lain yang sudah mengembangkan industri minuman tradisional dengan sistem perizinan yang jelas. Jika Pemda Kepulauan Tanimbar terus membiarkan kebijakan pemusnahan tanpa solusi alternatif, masyarakat kecil yang akan dirugikan," ungkapnya.
Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah
Masyarakat berharap agar pemerintah daerah segera menyusun regulasi yang lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan aspek keamanan. Beberapa usulan yang muncul dari masyarakat antara lain:
- Penerapan Perda tentang Produksi dan Distribusi Sopi: Pemerintah bisa membuat aturan yang memungkinkan sopi diproduksi dengan standar tertentu dan dijual secara legal.
- Pemberdayaan Petani dan Pengrajin Sopi: Dengan pembinaan dan pelatihan, produksi sopi bisa dikembangkan sebagai produk unggulan daerah yang bernilai ekonomi tinggi.
- Zona Khusus Penjualan: Pemerintah dapat menetapkan zona atau izin khusus bagi penjual sopi agar tidak beredar secara sembarangan.
- Sanksi dan Kontrol yang Seimbang : Daripada hanya melakukan pemusnahan, perlu ada mekanisme kontrol yang memungkinkan produksi sopi tetap berjalan dengan aturan yang ketat.
Dengan adanya solusi yang lebih adil, masyarakat berharap bahwa tradisi sopi tetap lestari, tetapi juga tidak menjadi sumber masalah sosial. Jika Pemda Kepulauan Tanimbar dapat merancang kebijakan yang seimbang, maka sopi tidak hanya bisa menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi lokal yang produktif dan legal.
Pemusnahan ribuan liter sopi dalam Operasi Ketupat Salawaku 2025 memang bertujuan untuk menekan angka kriminalitas dan gangguan keamanan. Namun, tanpa adanya regulasi yang jelas, kebijakan ini justru bisa berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat dan kelestarian budaya Tanimbar.
Masyarakat berharap ada solusi yang lebih bijak dari pemerintah daerah, bukan hanya sekedar pemusnahan tanpa arah. Jika sopi bisa diatur dengan baik, maka produk ini bisa menjadi salah satu potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kepulauan Tanimbar tanpa harus mengorbankan ketertiban dan keamanan masyarakat. (*)
