Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Dugaan praktik mafia obat di RSUD PP. Magretti semakin mencuat setelah sejumlah pasien mengeluhkan sulitnya mendapatkan obat di apotik rumah sakit.
Pasien yang menggunakan BPJS kelas ekonomi disebut-sebut sering kali harus membeli obat di luar rumah sakit, sementara pasien dari kalangan pejabat dan berduit mendapat layanan penuh di fasilitas tersebut.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa obat di RSUD PP. Magretti sering kali tidak tersedia bagi pasien dengan jaminan kesehatan ekonomi rendah.
“Kalau yang pakai Jamkesda atau BPJS kelas ekonomi, pasti kalau butuh obat harus beli sendiri di apotik luar seperti Satos, Remaja, atau Kurnia Kampung Babar. Tapi kalau pejabat atau orang dalam, obatnya selalu ada di rumah sakit,” ungkapnya.
Sumber tersebut juga menduga adanya praktik bisnis jual beli obat oleh oknum di rumah sakit.
“Gaji yang diberikan negara mungkin belum cukup, jadi mereka bisnis jual obat di luar. Ini transaksi siluman yang sudah berlangsung lama dan jadi fenomena mengerikan,” katanya.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan integritas tenaga medis di rumah sakit tersebut.
Menurut beberapa pihak, dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di RSUD PP. Magretti sebaiknya dipindahkan ke puskesmas-puskesmas di daerah terpencil seperti Yaru, Eliasa, Molu Maru, dan Wuarlabobar, agar akses mereka lebih terbatas dan spekulasi terkait mafia obat dapat ditekan.
“Daripada dokter PNS dapat fasilitas dan tunjangan tinggi tapi kerjanya tidak maksimal, lebih baik mereka ditempatkan di daerah terpencil. Kasihan masyarakat ekonomi lemah yang jadi korban pelayanan kesehatan yang diskriminatif dan tidak berperikemanusiaan,” ujarnya.
Persoalan ini dinilai perlu menjadi isu sentral di Kepulauan Tanimbar dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Harus ada sidak rutin, bahkan kalau perlu setiap saat, agar ada tindakan tegas bagi tenaga medis yang tidak punya hati nurani dalam memberikan pelayanan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD PP. Magretti belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ini. Masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah guna memastikan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua golongan ekonomi. (*)
%20(7).jpeg)
