Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com – Ketidakadilan dalam distribusi kontainer Tol Laut di Pelabuhan Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), memicu kemarahan para pelaku usaha lokal. Sistem yang seharusnya membantu perekonomian masyarakat justru dianggap mengancam keberlangsungan UMKM.
Bram Sarwuna, pengusaha arang batok kelapa di KKT, menyoroti kebijakan yang dianggap tidak masuk akal. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin besi tua yang bukan komoditas unggulan mendapatkan kuota kontainer Tol Laut, sementara arang batok kelapa yang menjadi sumber penghidupan banyak warga justru dipinggirkan.
"Kami menyaksikan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat! Arang batok kelapa adalah potensi emas Tanimbar, tapi justru dihambat. Sementara besi tua, yang tidak memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat, malah mendapatkan jatah kontainer dengan mudah," tegas Bram, Sabtu (9/3/2025).
Arang batok kelapa saat ini memiliki permintaan tinggi, terutama untuk diolah menjadi briket ekspor. Dengan terbatasnya kuota Tol Laut, pengusaha dan petani lokal kehilangan kesempatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Aturan Baru Makin Mencekik Pelaku UMKM
Bukan hanya soal kuota yang tidak adil, aturan baru sistem Tol Laut tahun 2025 juga semakin menambah penderitaan para pengusaha kecil. Jika sebelumnya penjual bisa langsung memesan kontainer, kini hanya pembeli atau penerima barang yang bisa melakukannya dan mereka wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Menurut Bram, aturan ini justru mempersempit peluang usaha rakyat kecil. Ia bahkan membantah pernyataan Frangky Masela, Kepala Seksi Sarana Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan KKT, yang menyebut bahwa arang batok kelapa tetap bisa dikirim melalui jalur reguler.
"Kalau memang bisa, saya sudah mengirimnya! Faktanya, pembeli kami menghubungi ekspedisi dan tetap tidak mendapatkan kontainer. Ini jelas ada permainan!" ujar Bram dengan geram.
Tuntutan: Tambah Kuota dan Perusahaan Pelayaran Baru
Bram menegaskan bahwa solusi dari permasalahan ini adalah menambah kuota kontainer Tol Laut dari 10 menjadi 20 kontainer agar bisa memenuhi permintaan pasar. Selain itu, ia mendesak agar perusahaan pelayaran lain seperti PT SPIL, Tanto, Meratus, dan lainnya masuk ke KKT.
"Jika distribusi komoditas kita terus dihambat seperti ini, ekonomi Tanimbar akan hancur! Kami butuh solusi nyata, bukan janji kosong," ungkapnya dengan nada kecewa.
Para pelaku usaha di KKT kini menanti langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait. Jika ketidakadilan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin sektor usaha lokal akan lumpuh total, dan masyarakat kecil akan kehilangan mata pencaharian mereka.
"Sistem ini harus dirombak! Kami tidak bisa terus-menerus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat," pungkasnya. (Nik Besitimur)
%20(7).jpeg)
