 |
| Yulius Batfutu (Ketua DPD Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia - Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
Maluku, Jurnalinvestigasi.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terus menjadi incaran warga dengan alokasi anggaran besar dan dampak ekonomi yang signifikan.
Hadirnya Ormas Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) di Kepulauan Tanimbar merekrut relawan dengan sejumlah uang pendaftaran dan janji gaji bagi masyarakat, akhirnya menimbulkan konflik dan tanda tanya besar terhadap organisasi tersebut.
Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) hingga saat ini tidak jelas arahnya berperan dalam mengawasi jalannya program BGN ataukah terlibat langsung dalam distribusi dan membagi makanan bergizi dan kemudian menjanjikan masyarakat untuk mendapatkan gaji sebagai relawan.
“Program ini ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan menjadi koordinator utama pelaksanaan. Bukan BRNR kemudian BGN akan bersama dengan Pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis melalui alokasi APBD, dengan target peningkatan jumlah penerima manfaat secara bertahap hingga tahun 2029,” ungkap Yulius Batfutu selaku Ketua DPD Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia - Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Batfutu bilang, Pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas dengan anggaran sebesar Rp71 triliun. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan menyasar sekitar 19,47 juta orang, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui.
“Program ini ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bukan ormas BRNR yang nantinya mengelola anggaran dan menggajikan masyarakat. Sejauh ini Pemerintah belum mengumumkan ini secara resmi,”ungkapnya.
Kemudian, Organisasi ini sampai ke Daerah tidak melibatkan Pemerintah daerah secara aktif, sesuai instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengalokasikan dana dari APBD demi mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sesuai informasi yang beredar perekrutan anggotanya di kenakan biaya administrasi dan biaya tersebut bervariasi antara Rp60 ribu - Rp100 ribu. Serta di arahkan untuk para anggota kumpulkan uang cenderamata yang akan di pakai untuk beli cenderamata kepada para pimpinan yang datang kemarin untuk pelantikan pengurus. Kemudian, Masyarakat yang di rekrut sebagai anggota juga datang dari desa-desa tanpa di fasilitasi dengan transportasi gratis namun menggunakan biaya sendiri, Semoga ormas ini benar-benar Legal dan tidak menyusahkan masyarakat Kepulauan Tanimbar,”kesal Batfutu.
“Hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari Pemerintah bahwa seluruh relawan yang direkrut akan menerima gaji yang disampaikan pengurus BRNR kepada masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai relawan, diduga kuat Ini Informasi Hoax,”terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk diketahui bahwa Uji coba MBG dimulai pada Agustus 2024 di Kota Tangerang, dengan pelaksanaan di 76 sekolah tingkat SD dan SMP sejak 5 Agustus 2024. Targetnya, hingga akhir November 2024, sebanyak 99 sekolah dengan 70 ribu siswa dapat menikmati program ini.
Program ini telah diuji coba di Kota Tangerang dan direncanakan diperluas ke 100 titik lainnya hingga akhir 2024, dengan fokus utama masih di Pulau Jawa karena jumlah peserta didik yang lebih banyak.
Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan tiga skema pelaksanaan:
- Dapur pusat: Memasak makanan di fasilitas terpusat untuk disalurkan ke sekolah.
- Dapur di sekolah/pesantren: Memasak langsung di lokasi dengan minimal 2.000 siswa.
- Distribusi untuk daerah terpencil: Mengirim makanan dalam kemasan vacuum untuk daerah sulit dijangkau dengan pengiriman mingguan atau bulanan.
Program MBG bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat, mencegah stunting, dan mengedukasi pola makan sehat sejak dini. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp4.510 triliun pada tahun 2025, dengan potensi peningkatan setiap tahun seiring dengan penambahan anggaran dan jumlah penerima manfaat. (NFB)
