Ket foto..: gudang kegiatan pengolahan kayu dan didepannya gudang pengelolaan BBM bersumber dari batam.
Labura, Jurnal Investigasi.com.
MR oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara diduga menjalankan dua bisnis ilegal sekaligus. Dua bisnis ilegal tersebut berupa usaha kilang kayu dan bahan bakar minyak jenis pertalite.
Sebelumnya awak media mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan pengolahan kayu hutan disalah satu kilang dan penimbunan BBM jenis pertalite secara ilegal di kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Pada Rabu 15/1/2025, awak media melakukan liputan ke tempat usaha MR sekira pukul 14.00 Wib, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, yang terletak di kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, setibanya dilokasi dua usaha tersebut sedang beroperasi, terlihat para pekerja tampak sedang bekerja tanpa rasa khawatir. pada kilang kayu terlihat sedang asik membelah dan menghaluskan kayu, sedangkan gudang BBM yang terletak tepat didepan kilang kayu para pengecer BBM pertalite sedang antri mengisi minyak langsung dari tangki kecil (baby tank) sebanyak ± 10 buah ke jerigen para pengecer.
ketika awak media menanyai aktifitas gudang minyak tersebut, seorang ibu paruh baya datang menghampiri yang mengaku boru Sagala, ibu tersebut mengaku bahwa gudang tersebut milik MR, belakangan awak media ketahui bahwa ibu tersebut merupakan manajer penjualan pertalite ilegal tersebut, boru Sagala itu berharap agar para awak media yang datang bisa bernegosiasi.
Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib awak media bertemu dengan MR, MR mengatakan bahwa usahanya tersebut telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, sehingga dirinya yang PNS itu berani untuk melancarkan usaha ilegal tersebut.
Lebih lanjut, Mr juga mengaku bahwa pertalite tersebut didatangkan dari kota Batam dan memiliki kwalitas minyak yang baik, bahkan MR tanpa rasa ragu menawarkan agar awak media yang melakukan peliputan untuk memasarkan pertalite ilegal tersebut di kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Kualuh Hilir dan Kualuh Leidong.
Menjadi pertanyaan besar kegiatan diduga ilegal itu sudah berjalan hampir setahun tanpa tersentuh pihak berwajib.(MJI/Affan, Nadia habis/ tim)
