Saumlaki, Jurnalinvestigasu.com - Masyarakat Tanimbar berikan apresiasi kepada Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) DPRD KKT yang menyoroti kebijakan prioritas dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setelah menanggapi nota Pengantar Bupati Kepulauan Tanimbar (17/12) dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kewarbotan Saumlaki.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Apolonia Laratmase, beliau membuka agenda dengan menyampaikan pentingnya APBD induk 2025 dan struktur induk APBD 2025.
Dirinya menekankan, perlunya anggaran kebijakan fiskal yang transparan dan partisipatif untuk alokasi anggaran bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang diharapkan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat serta membantu Pemda dalam menciptakan Bumi Duan Lolat yang lebih maju.
Laratmase mengingatkan, berbagai panduan untuk penyusunan APBD telah disampaikan oleh Pj. Bupati dalam nota pengantarnya. Oleh karena itu, dengan kehadiran Pj. Bupati dan OPD-nya saat ini diharapkan dapat mendengarkan pandangan umum yang disampaikan oleh tujuh Fraksi.
Dari tujuh Fraksi yang menyampaikan pandangan umum, Fraksi Partai Gerindra lebih dominan menyoroti kebijakan prioritas yang harus berpihak kepada masyarakat karena dianggap paling penting dalam membenahi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat secara riil.
Ema Labobar Ketua Fraksi Gerakan menyoroti kondisi keuangan daerah yang sangat mengkhawatirkan, dengan defisit anggaran yang mencapai Rp22 miliar. Mempertimbangkan tantangan signifikan yang dihadapi dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), fraksi ini dengan tegas mengusulkan adanya bantuan permodalan untuk masyarakat, yang sangat dibutuhkan terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang terpuruk akibat dampak perekonomian saat ini.
Fraksi Gerindra menekankan perlunya menyediakan prioritas dalam pelayanan dasar kesehatan, yang mencakup perhatian khusus dalam menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ukurlaran, sebuah proyek yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Selain itu, fraksi ini menegaskan pentingnya pelaksanaan kesepakatan anggaran yang solid antara Pemerintah Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan kolaborasi yang terjalin baik antara ketiga pihak ini, diharapkan bisa menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran, sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan lebih efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tanggapan Masyarakat
Godfried Labatar, SE., M.Pd kepada Wartawan media ini, memberikan apresiasi kepada Fraksi Partai Gerindra yang telah menyoroti defisit anggaran sebesar Rp22 miliar dan tantangan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap masa depan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Defisit anggaran yang signifikan ini dapat memperburuk kondisi keuangan daerah yang sudah terancam kolaps, berpotensi memperburuk kemiskinan ekstrim di daerah tersebut.
“Fraksi yang mengusulkan bantuan permodalan untuk masyarakat menunjukkan bahwa intervensi langsung diperlukan untuk membantu sektor-sektor ekonomi lokal agar tetap bertahan. Dalam hal ini, prioritas pada pelayanan dasar kesehatan, termasuk penyelesaian pembangunan RSUD Ukurlaran, menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat Tanimbar yang selama ini mungkin terkendala oleh keterbatasan fasilitas” ujar Labatar.
Kesepakatan anggaran yang perlu dilaksanakan antara Pemda, TAPD, dan DPRD merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan dengan efisien dan sesuai prioritas. Rakyat berharap agar DPRD Kepulauan Tanimbar tetap solid, mampu bekerja sama, dan memberikan solusi yang konstruktif untuk menciptakan peluang hidup yang lebih baik, di tengah ancaman ekonomi dan politik yang ada.
“Upaya-upaya ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengatasi defisit anggaran dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Tanimbar,”harapnya.
Solusi dan Masukan ke DPRD Kepulauan Tanimbar
Untuk mengatasi defisit anggaran dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta membentuk peluang usaha bagi masyarakat, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), beberapa langkah strategis harus diambil oleh pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan:
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah : Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi sistem perpajakan dengan memperbaiki pengelolaan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan melakukan pemetaan potensi pajak daerah yang belum tergali.
Diversifikasi Sumber Pendapatan : Pemerintah dapat mencari sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan, seperti pengembangan potensi pariwisata, perikanan, dan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
Peningkatan Efisiensi Anggaran
Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien : Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan restrukturisasi belanja daerah, mengurangi pemborosan dan anggaran yang tidak produktif. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan alokasi yang tepat pada sektor-sektor prioritas.
Pemangkasan Proyek Tidak Prioritas : Mengidentifikasi proyek atau kegiatan yang tidak mendesak dan mengalihkan dana ke sektor yang lebih produktif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Bantuan Permodalan untuk UMKM
Penyediaan Dana Bergulir : Pemerintah daerah bisa membentuk program bantuan permodalan atau dana bergulir bagi pelaku UMKM, dengan bunga rendah atau tanpa bunga untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah.
Kemudahan Akses Modal : Menggandeng perbankan atau lembaga keuangan mikro untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pengusaha mikro dan kecil, termasuk memberikan pelatihan tentang cara mengakses kredit usaha.
Pengembangan Infrastruktur yang Mendukung Ekonomi Lokal
Pembangunan Infrastruktur Dasar : Memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti pasar tradisional, jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya, yang dapat mendukung distribusi barang dan jasa.
Penyelesaian Pembangunan RSUD Ukularan : Mengoptimalkan fasilitas kesehatan seperti RSUD Ukularan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan peluang untuk sektor kesehatan yang dapat mendukung ekonomi lokal.
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelatihan dan Pendidikan Kewirausahaan : Menyelenggarakan pelatihan untuk pengusaha UMKM, termasuk pelatihan manajerial, pemasaran, dan akses pasar digital. Ini akan membantu UMKM meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya.
Peningkatan Keterampilan Masyarakat : Memberikan pelatihan keterampilan teknis untuk masyarakat, seperti keterampilan di bidang perikanan, pertanian, kerajinan tangan, atau pariwisata, yang dapat membuka peluang usaha baru.
Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga Keuangan
Kemitraan dengan Dunia Usaha : Pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta untuk menciptakan peluang usaha, misalnya melalui program kemitraan atau pengembangan kawasan industri berbasis komoditas lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.
Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro : Pemerintah bisa memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi untuk mendukung akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah.
Pengembangan Sektor Pariwisata
Meningkatkan Potensi Pariwisata : Mengoptimalkan potensi pariwisata lokal dengan memperbaiki infrastruktur wisata, mempromosikan destinasi wisata, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha di sektor perhotelan, kuliner, dan suvenir.
Pemanfaatan Teknologi Digital
Pemasaran UMKM Secara Digital : Mendorong UMKM untuk menggunakan platform digital dalam pemasaran produk mereka, misalnya dengan memfasilitasi pelatihan penggunaan e-commerce atau media sosial untuk memperluas pasar produk lokal ke luar daerah atau bahkan internasional.
Pengembangan E-Government : Meningkatkan efisiensi pemerintah daerah melalui sistem e-government yang dapat mempercepat proses administrasi dan transparansi pengelolaan anggaran.
Peningkatan Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Pusat : Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi dana transfer yang lebih besar, serta memanfaatkan program bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan daerah.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi : Memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mengatasi defisit.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat menciptakan peluang usaha, meningkatkan pendapatan daerah, serta membantu mengatasi defisit anggaran, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanimbar secara keseluruhan. Tutupnya. (NFB)
