Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam pemerintahan harus ada kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, bukan untuk dikuasai oleh segelintir elit, termasuk Keturunan Cina yang sering kali terlihat mendominasi struktur kekuasaan.
Seiring waktu, kekuasaan legislatif dan eksekutif yang seharusnya menjadi representasi dari seluruh lapisan masyarakat, kini dikuasai oleh etnis Cina. Hal ini menciptakan jurang yang lebih lebar antara penguasa dan rakyat, di mana keputusan yang diambil lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas.
"Tanah ini milik Orang Tanimbar, Batu adat ini kepunyaan orang Tanimbar, jika kekuasaan legislatif dan eksekutif dikuasai oleh Cina maka Tanimbar akan lebih parah dari kesenjangan dan kemiskinan ekstrim. Ketua DPRD Cina, Bupati Cina maka Tanimbar akan hanyut dan Selesai," Ungkap Aldo Yempor kepada Wartawan, pada Minggu, (10/11/2024).
"Sering kali, kepentingan kelompok tersebut tampak lebih condong untuk mengejar utang pihak ketiga yang belum terbayar lunas oleh Pemda Kepulauan Tanimbar, alih-alih berfokus pada pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat," ujarnya.
Situasi ini mengundang pertanyaan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif dapat betul-betul diterapkan dalam pembentukan kebijakan, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dapat diperkuat agar suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam setiap langkah pemerintahan. Tutupnya. (*)
