.jpeg)
Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Akhir-akhir ini, rakyat Kepulauan Tanimbar dihebohkan dengan informasi kandidat yang tidak punya gagasan dan ide sebagai calon bupati dan wakil bupati kepulauan Tanimbar. Akibat tak punya basis lebih dari 8.000 pemilih ujung-ujungnya KTP warga Tanimbar korban, berujung ke uang merah-merah.
Kandidat yang paling didewakan dan dijagokan di Tanimbar adalah dalam momentum politik pilkada di Tanimbar adalah “Rijal dan Putri” mereka dikenal sebagai tokoh sentral yang mampu memikat hati masyarakat bukan dengan program namun mendahulukan uang untuk memperoleh kekuasaan.
Sumber yang tidak ingin dipublikasi namanya dalam pemberitaan mengatakan, Kandidat yang dijuluki “Dewa uang dan Putri” akan mampu membangun Tanimbar, disaat keadaan sesulit apapun. Modus Pengumpulan KTP dijadikan sebagai pengumpul aspirasi masyarakat, padahal pola ini dilakukan untuk nantinya akan memenjarakan masyarakat Tanimbar dalam lumbung kemiskinan.
“Saya dengar, kandidat itu berkampanye di beberapa desa mendahulukan pembangunan ibarat Pak Jokowi membangun dari Desa ke Kota, program dia hari ini membangun dari RT ke Desa. Pertanyaanya apakah bisa diciptakan program itu? Faktanya, waktu jadi Anggota DPRD KKT fokus dia hanya ke utang pihak ketiga, hari ini baru sadar untuk membangun Tanimbar sari RT ke Desa, ini program baik tapi hanya gula-gula yang diberikan ke masyarakat,”ungkapnya.
“Program Pembangunan dari RT ke Desa, lalu bagaimana dengan hutang pihak ketiga yang terus mendapat desakan untuk harus dibayarkan karena telah mendapat putusan pengadilan? Belum apa-apa lagi, modus KTP diambil untuk mempengaruhi masyarakat, dugaannya ketika terpilih jadi Bupati, program tersebut tidak akan jalan. Alasannya sederhana rakyat sudah dibayar dengan Rp300 ribu,”terangnya.
Dalam pemilihan kepala daerah di Tanimbar, kemunculan kandidat bupati dan wakil bupati yang lebih mengutamakan uang daripada gagasan dan inovasi bisa saja menimbulkan dampak yang parah bagi masyarakat.
Ketika pemimpin tidak memiliki visi secara elas dan gagasan yang tepar sasaran untuk memajukan Tanimbar, fokus mereka hanya akan tertuju pada keuntungan finansial semata.
Hal ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di Tanimbar. Akibatnya, angka kemiskinan dapat meningkat drastis, menciptakan ketidakadilan sosial yang lebih besar.
“Oleh karena itu, penting bagi calon Bupati itu untuk membangun inovasi dan visi yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat di Tanimbar. Fokus pada pemecahan masalah nyata dan dukungan bagi perkembangan daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan mendorong kemajuan bersama, ketimbang memainkan modus Pungutan KTP dan kancing bayar suara,” tutupnya. (*)
