Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat untuk memilih dan menentukan pimpinan publik. Sistem demokrasi di indonesia telah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini, sistem demokrasi di Indonesia pun mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis sehingga wajib untuk dilakukan secara terus menerus untuk memilih pemimpin negara, wilayah bahkan daerah sampai pada tingkatan paling rendah yakni Kepala Desa.
Demokrasi adalah sebagai bentuk pemerintahan yang secara menyeluruh masyarakat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat yang mana diutamakan kesetaraan, kesamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seantero masyarakat.
Tahun 2024 merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, dimana tahun 2024 merupakan awal mula diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak di seantero negara kesatuan republik Indonesia. Baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil bupati.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang adalah kontrol sosial juga agen perubahan merasa terpanggil untuk menghimbau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tetap menjaga keharmonisan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga tetap kondusif dan tidak menjadi suatu momentum yang mengingatkan kita semua tentang hal yang tidak sama sekali diinginkan.
Pemilihan kepala daerah di kabupaten kepulauan tanimbar telah berlangsung lebih dari empat kali dengan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang berjalannya momentum lima tahun sekali ini. Untuk itu demi menjaga agar tetap kondusif, GMNI hadir dengan tujuan menghimbau seluruh masyarakat untuk hindari politik uang yang mana akan berakibat fatal terhadap nilai-nilai kekeluargaan di tanimbar serta menjunjung tinggi asas-asas demokrasi yakni Langsung Umum Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil guna mewujudkan suatu Keharmonisan dalam momentum ini.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia merasa terpanggil untuk menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan adil adalah hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali, jangan membiarkan politik uang merusak sendi-sendi kekeluargaan dan demokrasi yang hakiki di negeri yang dijuluki bumi duan lolat ini.
Politik uang merupakan racun didalam tubuh demokrasi Indonesia dan Tanimbar secara khusus, memilih pemimpin harus berdasarkan hati nurani, memilih secara objektif. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 280 ayat 1 Huruf 'J' mengatakan bahwa “ Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang keras menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada peserta Pemilu”. Ini merupakan peringatan keras bahwa masyarakat harus benar-benar menyalurkan hak kedaulatan melalui pemberian hak pilih yang benar tanpa ada intervensi dari pihak manapun sehingga demokrasi yang bersih kemudian akan menghasilkan para pemimpin yang berkualitas.
Perlu ditegaskan bahwa masyarakat harus menghindari yang namanya politik uang (Money Politics) sehingga apa yang menjadi impian dan keinginan seluruh lapisan masyarakat akan dapat diimplementasikan dan diaktualisasikan oleh para pemimpin yang bersih dengan berbagai program-program unggulan yang dinilai secara efektif dan efisien akan dapat memulihkan tanimbar dari sakit yang sementara ini dialami.
Pemilih yang cerdas tak akan menerima uang ataupun materi dalam berbagai jenis suapan. Memilih dengan menggunakan hati nurani dan kejelian yang objective, kita memilih demi masa depan bangsa dan negeri ini secara khusus kabupaten kepulauan tanimbar dan bukan uang yang hanya dapat dinikmati sesaat.
Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 532 ayat 1 berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung maupun tidak langsung dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 Tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00”
Mengingat beratnya sanksi yang akan ditanggung oleh masyarakat maka kami merasa penting untuk menghimbau seluruh masyarakat agar tetap menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 agar tidak ada yang terjerat dengan hukum yang telah menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan.
Politik uang hanya akan merampas kedaulatan atau kekuasaan rakyat sehingga sangat diharapkan agar masyarakat tidak tergiur dengan seberapapun uang atau materi yang dijanjikan ataupun diberikan langsung oleh siapa saja sebagai ikatan untuk menentukan pilihan.
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 1 Ayat 2 Mengatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Olehnya itu marilah rakyat jadikan pemilihan kepala daerah sebagai sarana kedaulatan rakyat dan melihat ini sebagai suatu kesempatan emas sehingga apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat dapat dijalankan dengan baik oleh para pemimpin yang akan dipilih secara baik dan benar tanpa ada tekanan ataupun intimidasi dari berbagai pihak.
25 tahun bukan merupakan tahun yang singkat bagi perkembangan suatu daerah, kabupaten kepulauan tanimbar sudah mesti menjadikan momentum Pemilihan Kepala Daerah tahun ini sebagai peluang untuk menyelamatkan Tanimbar daripada sakit parah yang sementara dialami yakni "Miskin Ekstrim" serta cermin bagi daerah-daerah lain dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bertanah air.
Marilah jadikan momentum ini sebagai kesempatan emas untuk menentukan kesejahteraan bumi duan lolat 5 tahun mendatang. Salah pilih sama saja dengan membunuh harapan tanimbar kedepan. Pilihlah tanpa ada tekanan, pilihlah dengan benar tanpa harus terlibat dalam permainan politik uang, politik identitas dan isu-isu sara yang akan dibangun.
Bersama rakyat GMNI berjuang!!!
Bersama Rakyat Indonesia Jaya!!!
Bersama Rakyat Menangkan Zaman!!!
Merdeka, Merdeka, Merdeka!!!
Marhaen Menang, GMNI Jaya!!!
