Bekasi, Media Jurnal Investigasi – Proyek Kontruksi ruas jalan Dusun dua, RT 12/04. Desa Lenggah sari Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Proyek yang seharusnya memberikan dampak positif buat kemajuan daerah.Justru proyek ini meninggalkan kekecewaan buat masyarakat akibat adanya kecurangan dan menjadi sorotan publik, "dugaan penyimpangan anggaran dan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar,
bisa di buktikan dengan adanya beberapa titik pekerjaan yang tidak menggunakan Lantai Pondasi Bawah (LPB).
.jpg)
"Proyek yang dikerjakan oleh PT Karya Prasya Pratama dengan nomor kontrak 1.03./1.02./.01.003. melalui anggaran tanggap darurat APBD Kabupaten Bekasi tahun 2024 sebesar Rp. (2.919.206.090,00).milyar Pekerjaan yang dimulai pada tgl.14 Juni 2024 dan dijadwalkan selesai pada 11 September 2024. ini menuai kritikan tajam dari masyarakat dan aktivis sosial. Minggu (15/9/2024).
Tim investigasi yang turun ke lapangan menemukan sejumlah kejanggalan, "Proyek ini tidak mencantumkan informasi detail mengenai luas dan panjang jalan yang sedang dibangun. lebih parah lagi, terdapat dugaan markup anggaran, di mana ketebalan lantai pondasi bawah (LPB) dan cor B.NOL yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam rancangan Anggaran Biaya (RAB) jauh dari yang dijanjikan. Pengerasan jalan juga minim campuran batu, sehingga kualitasnya diragukan”, ungkap seorang warga Inisial Nalim.
Selain itu, plang proyek tidak mencantumkan konsultan pengawas, yang memicu pertanyaan besar mengenai transparansi dan pengawasan proyek. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi berjamaah dalam proyek tersebut.
“Kami merasa proyek ini dikerjakan asal-asalan. bagaimana mungkin proyek dengan anggaran besar tidak diawasi dengan baik?”, keluh seorang warga lainnya.
Aktivis sosial juga angkat bicara, menuntut agar aparat penegak hukum dan kejaksaan segera melakukan penyelidikan mendalam. mereka menilai proyek ini menunjukkan indikasi kuat ketidakprofesionalan dan pengelolaan yang buruk.
“Kami mendesak aparat hukum untuk bertindak tegas. "Uang rakyat tidak boleh disalahgunakan untuk proyek yang kualitasnya buruk,"tegas seorang Aktivis Kabupaten Bekasi.
Upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDAMBK) Kabupaten Bekasi serta pelaksana proyek hingga kini belum membuahkan hasil. Ketidakjelasan informasi dari pihak terkait hanya menambah kecurigaan publik.
Kasus ini menjadi catatan betapa pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan, terutama yang menggunakan dana Pemerintah. "masyarakat dan aktivis berharap agar pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan proyek dilaksanakan dengan profesional dan sesuai standar yang telah ditetapkan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Sampai berita ini ditayangkan Konsulta, Pengawàs dan Dinas terkait belom bisa memberikan keterangan yang jelas seperti ada Kerjasama yang baik dalam mengèlabui publik.
( Udin )
