Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Proses pelantikan Alwiyah Fadlun Alaydrus sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar berlangsung secara khidmat di Aula Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta. Pelantikan ini menandai transisi kepemimpinan, di mana Alwiyah menggantikan Piterson Rangkoratat yang menjabat selama sekitar sembilan bulan. Masa jabatan baru ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi Kabupaten Kepulauan Kepulauan Tanimbar. Minggu, (11/08/2024).
Menurut catatan Gubernur Maluku, Sadali Le, proses ini telah dilakukan sebanyak empat kali dalam dua tahun terakhir. Kebijakan pengangkatan penjabat kepala daerah dimulai pada Mei 2022, mengindikasikan bahwa perubahan kepemimpinan di daerah tersebut cukup sering terjadi. Hal ini bisa jadi dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tuntutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan lokal. Pelantikan pejabat baru diharapkan dapat membawa perubahan positif dan menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
"Ini menunjukkan adanya dinamika kepemimpinan yang sangat dinamis di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," ujar Sadali Le, Sabtu (10/8/2024).
Pasal 15 hingga 22 dari Permendagri No. 4 Tahun 2023 menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki dasar hukum untuk melakukan pergantian penjabat bupati. Pergantian ini bisa terjadi karena masa jabatan yang telah berakhir atau hasil evaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan. Menurut Sadali Le, langkah ini adalah hal yang wajar dalam lingkup pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelanjutan tugas pemerintahan, baik dalam pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pergantian, diharapkan akan muncul inovasi dan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
"Saya berharap masyarakat Tanimbar, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menyikapi pergantian ini dengan bijaksana, selalu mengacu pada aturan yang berlaku," lanjutnya.
Pj. Gubernur menekankan bahwa loyalitas dan kepatuhan terhadap regulasi sangat penting bagi para birokrat profesional. Hal ini menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Menurutnya, siapapun pemimpin yang ditunjuk oleh negara harus dihormati dan didukung, tidak hanya oleh bawahannya, tetapi juga oleh masyarakat. Dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong, setiap tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan. Ini adalah panggilan bagi seluruh birokrat untuk terus bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Konsolidasi birokrasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Mematuhi aturan kepegawaian dan keuangan menjadi kunci agar proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Dengan ini, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlibat dalam pembangunan.
"Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat, saya percaya penjabat bupati baru akan mampu menyelesaikan berbagai masalah penegakan hukum yang selama ini terhambat," imbuhnya.
Dalam menjamin netralitas ASN, Pj. Gubernur Maluku menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak, termasuk Alwiyah Fadlun Alaydrus. Hal ini krusial untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Keseriusan dalam menindaklanjuti prinsip ini sangat diharapkan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan adil.
Penjabat Bupati diharapkan membangun komunikasi yang efektif antar berbagai pihak. Kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta kolaborasi dengan aparat keamanan dan partai politik akan memperkuat demokrasi. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan sinergi yang harmonis di Bumi Duan Lolat.
"Filosofi dan kearifan lokal masyarakat Tanimbar harus menjadi dasar dalam membangun relasi sosial-kultural yang hakiki di antara elemen masyarakat” Tutupnya. (*)
.jpeg)
