Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Sebagai upaya pencegahan adanya pungutan liar, Bhabinkamtibmas Desa Lorwembun Bripka PETRUS KELIDUAN gencar melakukan sosialisasi terkait Perpres No. 87 Tahun 2016, tentang Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) Kepada Warga Binaan, Kamis (25/07/24).
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan sosialisasi terkait Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini adalah untuk memberikan pemahaman, penjelasan serta gambaran tentang dasar hukum, dengan maksud agar Masyarakat dapat mengerti dan mengetahui serta mengenal lebih dekat tentang pungutan liar, sasaran dan akibat yang ditimbulkan yang berdampak pada pelanggaran hukum.
Pada kesempatan itu, Bhabinkamtibmas menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang pentingnya untuk tidak melakukan Pungutan liar dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu sebagai penerima maupun sebagai pemberi suap, yang tujuannya untuk mempercepat maupun memperlancar suatu proses urusan bagi kepentingannya sendiri.
“Pungli adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dijerat pidana, baik kepada pihak yang memberi maupun yang menerima. Oleh sebab itu,segera laporkan apabila menemukan atau mengetahui adanya Praktek Pungli” pungkasnya.
Lebih lanjut Bhabinkamtibmas pun turut mengajak Warga binaannya untuk terus mendukung program ini, demi terwujudnya sistem birokrasi serta pelayanan publik yang bersih, jujur dan transparan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada umumnya dan Desa Lorwembun pada khususnya.
Sementara itu di sela-sela sosialisasi Saber Pungli tersebut, Bhabinkamtibmas pun turut memberikan Imbauan dan pesan Kamtibmas untuk dapat mewaspadai segala bentuk gangguan Kamtibmas maupun tindak kejahatan, serta Bhabinkamtibmas mengajak warga untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Kegiatan ini berlangsung dengan aman, lancar dan tertib, serta mendapat Respon positif dari Masyarakat, mereka menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan hingga sosialisasi yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas. Lewat kegiatan ini tentunya mereka dapat memahami dan siap mendukung Polri dalam upaya pencegahan terjadinya pungutan liar. (*)
