-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Partai Buruh soal luran Wajib Tapera: Bebani Pekerja, Rawan Dikorupsi

06 Juni 2024 | 2:27:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2024-06-06T07:27:59Z


Jakarta, mediajurnalinvestigasi.com - Siang ini Kamis, 06/06/2024 ada aksi Partai Buruh mengajak seluruh elemen kelas pekerja, untuk ikut menolak kebijakan Tapera, dan bersama turun ke jalan. 


Meski ada potongan gaji sebesar 3% untuk Tapera, namun tidak ada kepastian bagi buruh untuk mendapatkan rumah. “Dalam sepuluh hingga dua puluh tahun kepesertaannya, buruh tidak akan bisa membeli rumah. Apalagi hanya untuk uang muka saja tidak akan mencukupi,” ungkap Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. 



Kenapa kita harus menolak Tapera?

1. Tapera tidak memberikan kepastian pekerja untuk memiliki rumah.

2. Pemerintah juga lepas tanggung jawab dengan tidak menyisihkan anggaran untuk Tapera.

3. Tapera dianggap membebani biaya hidup di tengah daya beli buruh yang diklaim turun 30 persen (tiga puluh) persen dan upah minimum yang sangat rendah akibat UU Cipta Kerja.

4. Tapera rawan penyelewengan sebab tak ada preseden kebijakan sosial tersebut - dananya dari iuran masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah.

5. Tabungan ini sifatnya memaksa.

6. Ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana Tapera, apalagi untuk buruh swasta dan masyarakat umum, terutama buruh kontrak dan outsourcing, potensi terjadinya PHK sangat tinggi.





la juga mengatakan, saat ini daya beli buruh turun 30% serta upah minimum sangat rendah akibat UU Cipta Kerja. Adanya iuran Tapera sebesar 2,5% setiap bulannya yang diambil dari gaji diukur akan menambah beban dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. 





Selain itu Partai Buruh juga menolak kenaikan UKT, KRIS BPJS Kesehatan dan tetap dalam upaya menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja.



×
Berita Terbaru Update