 |
| Esau Luturmas, S.Sos (Aktivis Pemerhati Korupsi Kepulauan Tanimbar |
Jurnalinvestigasi.com, Saumlaki - Isu propaganda yang dimainkan oleh Bwarka Fenanlampir yang sengaja menyembunyikan wujud aslinya dengan tujuan hanya mau menggulingkan Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, SH dengan fitnah tanpa dasar yang jelas adalah tidak etis.
Tindakan yang dilakukan oleh Bwarka Fenanlampir dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial, serta merusak kepercayaan masyarakat Kepulauan Tanimbar terhadap pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar.
“Lebih baik menggunakan kritik yang konstruktif dan berdasarkan data yang valid untuk memperbaiki kebijakan dan kinerja pemerintah daerah, ketimbang muncul dengan pernyataan konyol tanpa melirik ke belakang, bahwa daerah ini mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian kondisi pemerintahan saat ini semrawut akibat hutang piutang yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya,’ ujar Luturmas, Aktivis Pemerhati Korupsi di Kepulauan Tanimbar. Sabtu, (4/05/2024).
“Bwarka Fenalampir itu sedang cari sensasi, cari recehan dan cari panggung. Sama dengan Amporyaman yang kerjaannya hanya menyebar Fitnah di Facebook,”kesalnya.
Lebih lanjut Luturmas bilang, Bwarka Fenanlampir mesti paham bahwa saat PJ. Bupati Kepulauan Tanimbar sedang melakukan pemulihan keuangan daerah, tentunya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Analisa saya bahwa Pemda Kepulauan Tanimbar sedang mengupayakan ini ;
Evaluasi Keuangan: Analisis keuangan yang cermat akan membantu memahami sumber masalah yang memerlukan perbaikan.
Penghematan Anggaran: Identifikasi penghematan anggaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan layanan mendasar.
Optimalkan Pendapatan: Meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan pajak atau pengembangan sumber pendapatan lainya.
Manajemen Utang: Mengatur ulang atau mengelola hutang dengan bijak untuk mengurangi beban pembayaran bunga dan membuka ruang untuk investasi yang lebih produktif.
Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menghindari penyalahgunaan dan membangun kepercayaan publik.
Pengembangan SDM: Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Kemitraan Publik-Swasta: Bangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal.
Pemimpin yang mati rasa terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak memiliki pandangan yang jelas dalam mengutamakan pelayanan publik, seringkali gagal menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Hal itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan keuangan daerah.
“Bwarka Fenanlampir, Bodoh jangan dipelihara. Silahkan anda tengok ke belakang. Kegagalan pemerintahan sebelumnya yang menciptakan Proyek jalan Mangkrak, Proyek gagal Fungsi misalnya, RSUD PP Magretti menelan Anggaran Rp70 miliar, Genangan Lorulun Rp50 miliar. Hingga saat ini belum dapat menggenjot pendapatan daerah, bahkan lebih ganas lagi Kasus Korupsi yang menyeret sekian banyak ASN harus mendekam diri di dalam penjara,”tegasnya.
“Jadi, kalau mau kritik pemerintah daerah, silahkan bedah masalah dari sejak tahun 2017-2022 hingga sekarang”. Tutupnya. (Usa)
