Kabupaten Bekasi, Media Jurnal Investigasi – Para kepala Desa di Kabupaten Bekasi Bimtek Ke Bali bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan Desa menjadi kontroversi, DPP GMI, dan Media menduga adanya muatan politik dan desak DPMD transparan terkait anggaran yang Di pergunakan.
Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI), Asep Saepullah S.Pd.I, menekankan pentingnya transparansi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengenai anggaran yang digunakan untuk bimtek ke Bali.
“Aktivitas seperti ini memerlukan kejelasan terkait sumber dana dan tujuan sesungguhnya, untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu,” ujar Sekertaris Umum DPP GMI menyayangkan jika program - program yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat desa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Awak Media dan DPP GMI, mendesak DPMD Kabupaten Bekasi untuk memberikan klarifikasi terbuka tentang anggaran yang dialokasikan untuk Bimtek kepala desa, yang bertempat di Bali serta memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan desa.
menurutnya, DPMD Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait atas dugaannya. namun, tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPP GMI, menambah urgensi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Bimtek.
“DPMD harus memberi kejelasan mengenai sumber dana dan tujuan sebenarnya dari kegiatan, Bintek di Bali, karena sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik,” tandasnya.
Terkait hal tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Rahmat Atong S, S.TP. MM, saat di hubungi Awak Media melalui whatsapp nya tidak ada jawaban sampai berita ini di terbitkan belum ada klarifikasi atau Jawaban yang Jelas.
(Udin)
