 |
| Charles Samangun (Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
Jurnalinvestigasi.com, Saumlaki - Momentum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilangsungkan pada 27 November mendatang, banyak Figur yang sedang mempromosikan diri sebagai bakal calon Bupati Kepulauan Tanimbar dan
terus berusaha untuk meyakinkan rakyat akan pilihan yang tepat untuk Tanimbar ke depan yang lebih baik. Rabu, (03/04/2024).
Tidak hanya mereka yang kini sebagai tokoh publik di Tanimbar yang akan bertarung, tetapi juga salah satu Putra Tanimbar Charles Samangun yang sukses dalam karirnya sebagai seorang prajurit Kopassus, prajurit Kopaska ataupun prajurit Paspampres, dan juga sebagai seorang hamba Tuhan yang juga akan bertarung sebagai calon Bupati Kepulauan Tanimbar.
Charles Samangun sendiri telah datang ke Tanimbar dan kemudian mengelilingi 10 Kecamatan dan 82 Desa di Tanimbar, bertemu dengan masyarakat dan mendengar aspirasi masyarakat.
TUNTASKAN KEMISKINAN EKSTREM
Kemiskinan ekstrem dapat menjadi sebuah lingkaran setan di mana kondisi sosio-ekonomi yang buruk seperti kurangnya pendidikan dan kesehatan dapat diturunkan dari generasi ke generasi, munculnya Korupsi Kolusi nepotisme yang melemahkan perekonomian di Tanimbar.
Samangun bilang, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maka ini yang harus diupayakan ;
Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan, pendanaan usaha kecil, dan pengembangan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan listrik.
Pendidikan: Meningkatkan akses dan mutu pendidikan agar masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
Akses Kesehatan: Memperluas akses ke layanan kesehatan dasar termasuk perawatan maternal, dan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Program Bantuan Sosial: Menerapkan program bantuan sosial yang efektif seperti program bantuan tunai langsung atau pemberian makanan kepada keluarga yang membutuhkan.
Penguatan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, dan akses ke pasar untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa.
Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi inisiatif tersebut.
Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan perbankan dan program mikrofinansial kepada masyarakat yang kurang mampu.
Perlindungan Sosial: Memperkuat sistem perlindungan sosial, termasuk asuransi kesehatan, program bantuan sosial, dan jaringan keamanan sosial lainnya untuk melindungi kelompok rentan dari jatuh miskin lebih lanjut.
“Jika dalam pertarungan nanti dan Tuhan merestui dan jadi Bupati, maka strategi ini, harus kita lakukan agar dapat mengurangi kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Tanimbar”terangnya.
BERANTAS KORUPSI DI TANIMBAR
Memberantas korupsi adalah langkah yang sangat penting untuk memajukan ekonomi di Kepulauan Tanimbar.
Dengan mengurangi atau menghilangkan korupsi, sumber daya dan dana publik dapat dialokasikan secara efisien dan adil, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, penegakan hukum yang kuat terhadap korupsi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi yang lebih besar ke Tanimbar.
Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif. Beberapa langkah yang harus kita lakukan yaitu ;
Penguatan Hukum: Memperketat undang-undang anti-korupsi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sistem penegakan hukum.
Penegakan Hukum yang Tegas: Menyelidiki, menuntut, dan menghukum para pelaku korupsi tanpa pandang bulu, termasuk pejabat pemerintah dan swasta.
Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan memastikan akuntabilitas para pemimpin dan institusi publik.
Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan menggalakkan partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap pemerintah dan institusi publik.
Penguatan Institusi Anti-Korupsi: Membangun dan memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi independen yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak tegas korupsi.
Penggunaan Teknologi: Menerapkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, seperti sistem pembayaran elektronik dan platform pelaporan online.
Peningkatan Pengawasan dan Audit: Memperkuat mekanisme pengawasan dan audit untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
Pemberian Insentif: Memberikan insentif kepada whistleblower yang melaporkan kasus korupsi dan memfasilitasi perlindungan bagi mereka.
Reformasi Kebijakan: Mengimplementasikan reformasi kebijakan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, seperti reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan publik.
Menangani kemiskinan ekstrim dan korupsi adalah langkah penting untuk memajukan Kepulauan Tanimbar, seperti yang bisa dilakukan di daerah lain. Dengan upaya yang tepat, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan lembaga anti-korupsi, potensi pembangunan daerah akan dapat direalisasikan. Tutupnya. (Nik Besitimur)
