Jurnalinvestigasi.com, Saumlaki - PT. Inpex Corporation kembali menggelar pertemuan khusus dengan masyarakat Desa Lermatang yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, para stakeholder dan kepala desa Bomaki. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada, Kamis (19/1/2024).
Pertemuan itu difokuskan untuk membahas terkait pembebasan lahan Nustual serta penyelesaian sengketa perebutan hak ulayat yang terjadi antara kedua Marga, yaitu Marga Batlyare dan Marga Kelbulan pada lokasi tersebut guna mendapatkan opsi terbaik.
Dalam pertemuan tersebut, Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Piterson Rangkoratat, SH menjelaskan, lokasi Nustual nantinya akan dipakai untuk pembangunan Dermaga Migas LNG Masela sesuai dengan Rencana Pembangunan Mega Proyek Inpex mendatang.
Rangkoratat menambahkan, harus ada kesepakatan antara kedua Marga yang bersengketa atas lokasi Nustual, karena ada penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku atas putusan Mahkamah Agung bahwa terhadap objek sengketa kedua marga yakni marga kelbulan dan marga Batlyare tidak berhak atas objek tersebut, itu kemudian kami melakukan upaya-upaya untuk bisa memediasi kedua belah pihak agar proses-proses dan rencana kerja SKK Migas dan Inpex atas lokasi Blok Masela di Nustual itu kemudian tidak terhambat.
"Jadi, mereka sudah sepakat bahwa mereka tetap melakukan upaya-upaya hukum, namun disisi lain mereka tidak pernah akan menghambat proses dan tahapan - tahapan kerja yang telah ditetapkan oleh SKK Migas dan Inpex Blok Masela atas pengembangan Nustual, termasuk pemerintah daerah, forkopimda dan semua stakeholder. Pemangku kepentingan itu semua memberi dukungan penuh atas rencana kerja dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh SKK Migas dan Inpex." Tandas Rangkoratat
Menurut Rangkoratat, Inpex sendiri tengah mulai melakukan sosialisasi terkait dengan survei Geofisika dan geoteknik yang berkaitan dengan proyek pekerjaan yang ada di darat dan juga di pesisir.
Nantinya beberapa waktu kedepan Inpex akan mulai mobilisasi alat untuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan survei dimaksud, sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarananya itu nanti setelah tahapan ini baru kemudian bisa dilaksanakan serta perekrutan tenaga kerja khusus tenaga kerja lokal untuk pelaksanaan survei dan beberapa tahapan kerja kedepan ini sudah akan segera dilakukan.
"Kami selaku Pemerintah Daerah sangat mensupport dan membantu untuk mendorong program perencanaan pembangunan sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Inpex dan Kami berharap agar proyek pembangunan tersebut segera terealisasi". Tutup Rangkoratat. (Nik Besitimur)
