Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam acara Paku Integritas di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024). (Foto: Inilah.com/Agus Priatna)
Jakarta,Media Jurnal Investigasi-Saat menyampaikan gagasan terkait pemberantasan korupsi, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan pandangan capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, memang perlu ada kemauan (political will) dari pucuk pimpinan teratas, agar pemberantasan korupsi bisa berjalan optimal.
"Menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas, political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi," kata Prabowo dalam paparannya di acara Paku Integritas di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Prabowo kemudian mengutip semboyan 'Ing Ngarsa Sung Tuladha' yang artinya di depan memberikan contoh. Dia mengatakan pentingnya seorang pemimpin memberikan contoh yang baik dalam memberantas korupsi.
Prabowo mengatakan pihaknya mendukung semua langkah KPK dalam menangani korupsi apabila nantinya menjadi presiden terpilih. Dia mengatakan pemberantasan korupsi memang hal yang berat.
"Dan Ing Ngarsa Sung Tuladha, memberi contoh. Pengalaman saya di tentara kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi," kata Prabowo.
Sebelumnya, Anies sudah lebih dulu memaparkan gagasan pemberantasan korupsi. Anies mengatakan pentingnya komitmen memberantas korupsi dari paling atas. "Komitmen untuk memberantas korupsi harus dimulai dari puncak, dari yang paling atas dan kita menyadari Indonesia, seperti yang disampaikan didirikan orang-orang berintegritas. Contoh-contoh Mohammad Hatta, Hoegeng, Baharuddin Lopa dan kemarin Pak Artidjo Alkostar adalah contoh pribadi berintegritas," ucapnya.
Diketahui, ketiga pasangan capres-cawapres hadir dalam acara Paku Integritas KPK di Gedung Juang di belakang Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam
Paku Integritas KPK merupakan penguatan integritas dan komitmen antikorupsi calon penyelenggara negara sebagai upaya pencegahan pemberantasan korupsi melalui kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat KPK.
Nantinya, KPK akan menyampaikan kepada masing-masing paslon mengenai kondisi terkini dan masa depan pemberantasan korupsi maupun perlunya penguatan KPK secara kelembagaan. Setelah itu, masing-masing paslon dimintai komitmennya terkait upaya pemberantasan korupsi.(*)
.jpeg)
