Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Sehubungan dengan pasca Pelantikan Pejabat Eselon dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) beberapa hari lalu, dan beredarnya isu yang berseliweran terkait keabsahan pelantikan tersebut, mendorong Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Junus Frederick Batlayeri, angkat bicara.
Dirinya menegaskan bahwa apa yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Dalam penjelasannya, menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan dari kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Penjabat Bupati. Ketika terjadi kekeliruan menyangkut administrasi pemerintahan/negara, maka kepala daerah dapat meninjau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
"Kedudukan hak bupati dalam mengangkat tataran pejabat birokrasi adalah kewenangan penuh dari bupati. Dan ini berdasarkan UU kepegawaian yakni mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan," terang Kadis yang juga sebagai juru bicara pemerintah daerah kepada media di Saumlaki, Sabtu (20/1/2024).
Perombakan birokrasi Pemda KKT yang baru saja dilakukan di awal pemerintahan Penjabat Bupati Piterson Rangkoratat ini, didasari akan kebutuhan pelayanan pemerintahan, terkhususnya pelayanan publik. Apalagi sebelum dilantik Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai penjabat bupati di Bumi Duan Lolat, daerah ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Untuk itu, penjabat bupati memiliki kewenangan meninjau dari aspek pelayanan dasar, umum dan pemerintahan. Dengan demikian, untuk menetralisir kondisi pemerintahan, salah satunya dengan melakukan penyegaran birokrasi.
"Dan sekarang kondisi sudah kembali pulih dan normal. Bahwa ada kesalahan administrasi, itu hal biasa dalam proses pemerintahan. Setelah inikan bupati akan melakukan pelantikan terus-menerus. Kita harus memberikan dukungan ke pak penjabat bupati untuk mengembalikan pemulihan kondisi pemerintahan," tegas Batlayeri.
Terhadap pasca pelantikan kemarin, normalisasi pemerintahan sudah mulai pulih, sehingga lahirlah disiplin pemerintahan, kekompakan dalam birokrasi. Apalagi penjabat bupati saat ini juga merupakan mantan sekda definitif, artinya sangat paham sungguh kebutuhan dan roda pemerintahan yang ada.
"Pelantikan kemarin itu telah mengembalikan Marwah pemerintahan. Tidak ada kepentingan lain, karena beliau adalah ASN murni. Masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan berbagai isu yang berkembang demi pemulihan KKT yang lebih baik lagi," tandasnya mengakhiri. (Nik Besitimur)
