Jurnalinvestigasi.com, Saumlaki - Masalah kasus korupsi yang telah menghambat perkembangan daerah ini selama beberapa tahun terakhir merupakan salah satu tindakan tidak jujur untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok-kelompok tertentu, telah melanda berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Akibat dari tindakan korupsi ini, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru dipergunakan secara tidak benar atau bahkan hilang begitu saja pada Sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemerintahan adalah beberapa sektor yang paling terdampak oleh korupsi.
Tindakan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun-tahun sebelumnya telah mengundang banyak perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di tahun 2023 ini. Hal ini juga merupakan berkat kerja keras dari semua pihak yang ingin melihat daerah ini maju ke depan dan berkembang.
Balthasar Malindar menjelaskan, Hampir semua lorong-lorong atau rumah-rumah kopi dan di media-media online selalu membahas masalah korupsi yang terjadi di daerah yang bertajuk Duan Lolat itu, tentunya kita semua sepakat untuk dapat memberantas Korupsi.
Para Koruptor Mulai Bertanggung Jawab atas Perbuatannya
Perlu diapresiasi tindakan Aparat Penegak Hukum (APH) yang memberantaskan Korupsi sampai pada saat ini. Terbukti dengan kerja kerasnya, para koruptor mulai mempertanggungjawabkan tindakan yang bejat itu di pengadilan, salah satunya adalah di antara 6 orang tersangka korupsi dana SPPD fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan total anggaran SPPD di tahun 2020 sebesar Rp.9.074.380.000. dana yang cukup besar ini dipakai untuk perjalan Dinas pada waktu itu di tahun 2020 semasa Daerah dilanda Covid-19 yang dimana tahun tersebut ada kebijakan dari pemerintah pusat melalui surat edaran Menteri PANRB Nomor 19 tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN untuk kerja di rumah (Work from Home).
“Tentu secara rasional anggaran itu tidak dapat digunakan semuanya untuk perjalanan Dinas,”ucapnya.
SPPD Fiktif di Sekretariat DPRD KKT
Kita sepakat sepakat untuk pemberantasan korupsi di daerah tercinta ini, namun perlu dipertanyakan juga dengan dinas-dinas lain yang juga sama dalam mengelola anggaran Daerah berupa anggaran perjalan Dinas di tahun 2020 itu juga, sebagai contoh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang juga ikut mengelolah anggaran perjalanan Dinas baik itu perjalan di luar daerah atau di dalam daerah dengan total anggaran sebesar Rp.12.589.026.000. tentunya permasalahan di tahun 2020 juga sama yaitu Daerah kita dilanda Covid-19.
“Menurut saya perlu ada ketegasan bagi APH dalam pemberantasan korupsi dan tentunya kita sepakat bahwa korupsi itu adalah musuh kita bersama, untuk itu diharapkan dalam pemberantasan korupsi tidak boleh ada pilih kasih,”terangnya.
Keterlibatan Semua Pihak dalam Pemberantasan Korupsi
Melalui upaya kolaboratif dari berbagai pihak, harapannya adalah tindakan korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat diminimalisir dan akhirnya dihilangkan sepenuhnya. Dalam memerangi korupsi, diperlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Semua pihak harus memiliki kesadaran dan integritas yang tinggi serta berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersih, transparan, dan sejahtera.
“Penanganan korupsi dengan serius menjadi kunci penting dalam mengembangkan daerah ini. Dengan mengelola sumber daya secara transparan dan adil, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi daerah yang maju dan berkelanjutan,”terangnya.
Sebagai masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kita semua memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam memerangi korupsi dan mendukung upaya-upaya pencegahan serta penindakan terhadap tindakan korupsi. Dengan bersama-sama dan bermuara pada prinsip integritas dan transparansi, kita dapat membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bersih, adil, dan makmur. Tutupnya. (Nik Besitimur)
