RAPBD Kepulauan Tanimbar tahun 2024 Harus Memiliki Postur yang Berimbang

Piterson Rangkoratat, SH Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Rancangan APBD Kepulauan Tanimbar pada tahun 2024 harus memiliki postur yang berimbang. Rencana anggaran tersebut mencakup alokasi dana yang merata untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian. 

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. 

Langkah tersebut diambil oleh Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat, SH dalam rangka melakukan rapat perdana bersama seluruh pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Rapat tersebut berlangsung di gedung kesenian Saumlaki. Selasa, (12/12/2023).

Banyak masalah yang harus diatasi, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar menetapkan tiga hal tersebut sebagai target perbaikan yang akan dilakukan. 

"Masalah yang belum sepenuhnya teratasi adalah masalah kepegawaian,"ucapnya.

Aspek tata kelola keuangan dianggap sebagai persoalan yang mempengaruhi kabupaten ini, baik dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. 

Pengelolaan keuangan ini belum sepenuhnya tertata dan terkelola dengan baik, masih ada berbagai permasalahan yang harus diselesaikan.

"Pengelolaan keuangan daerah terwujud melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah meliputi beragam kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Masalah kedua terkait dengan tata kelola kepegawaian. Dalam administrasi kepegawaian, terdapat beberapa faktor pendukung seperti sumber daya manusia, kerjasama antar pegawai, dan sarana prasarana yang perlu diperbaiki,"ungkap Rangkoratat.

Sementara itu, aspek konsolidasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan juga perlu diperbaiki. Terkait dengan pelaporan kinerja dari kepegawaian yang belum optimal, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi.

Penjabat Bupati menyatakan bahwa langkah-langkah perbaikan yang akan diambil adalah memastikan APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan direncanakan di tahun 2024 memiliki postur yang berimbang secara riil, bukan rekayasa.

Diharapkan agar pendapatan dan belanja dapat seimbang. Jika terdapat defisit, defisit tersebut harus dapat dikendalikan. 

Prioritas program yang ditetapkan adalah konsolidasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Diharapkan agar pengelolaan keuangan di masa depan dapat berjalan lebih baik.

Dirinya berharap agar dalam dokumen APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2024 nanti, terdapat keseimbangan yang riil.

Deviasi dalam pendanaan harus dapat dikendalikan. Konsolidasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah menjadi fokus utama, sementara pengelolaan keuangan diharapkan dapat berjalan lebih baik di masa depan. (Nik Besitimur)