Saumlaki, Jurnalinvestigasi.com - Menanggapi pemberitaan terkait dengan Kepala Desa Wunlah yang menuding Kades Wunlah habiskan 20 juta Biaya pemasangan meteran lampu baru PLN yang diberitakan media ini kemudian ditanggapi serius oleh Kepala Desa Wunlah Alexander Rahanserang,S.Pd, Rabu 27-12-2023.
Menurut kades, dirinya memang benar menerima sejumlah uang yang diserahkan oleh beberapa warga masyarakat namun saat itu dirinya berada di ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Saumlaki) berhubung saat itu dirinya mendapat informasi bahwa alat untuk PLN telah dibawah ke desa Wunlah ibu kota Kecamatan Wuarlabobar sehingga disaat itu dirinya kemudian menghubungi Salah satu tokoh masyarakat desa Wunlah (Benjamin Masela) agar dapat menyampaikan kepada masyarakat yang sudah melakukan pembayaran untuk kepada Kepala desa agar dapat masing-masing mengirimkan nomor rekening mereka agar dirinya (Kepala Desa- Red ) mengirimkan kembali sejumlah uang milik warga itu namun dirinya tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan pernyataan masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka tidak menerima sejumlah uang mereka dikembalikan diakibatkan sistem pembayaran pemasangan meteran lampu PLN memiliki beberapa tahapan dengan besaran biaya yang berbeda sehingga apabila sejumlah uang mereka dikembalikan maka bagaimana dengan penerangan pada rumah-rumah mereka.
Berdasarkan informasi diperoleh tim media ini bahwa sejumlah masyarakat tidak menerima sejumlah uang mereka dikembalikan diakibatkan sejumlah uang itu didaftarkan pada tahap berbeda sehingga apabila sejumlah uang mereka dikembalikan maka bagaimana dengan biaya tambahan lainya.
Kepada Tim media ini Kepala desa Wunlah menyatakan bahwa dirinya tidak berniat sedikitpun untuk menghabiskan sejumlah uang masyarakat namun dikarenakan tidak ada informasi apapun yang dari pihak yang dipercayakan sebagai penyambung komunikasi dengan warga masyarakat,ucap kades melalui via telepon selulernya.
Kades menyampaikan bahwa uang itu bukan 20 juta sebab yg daftar baru tahap 2 ini ada 12 pelanggan dengan total 8 juta lebih hampir 9 juta sedangkan yg tahap 1 semua Kepala Keluarga sudah proses, cuma ada berapa rumah yg PLN tolak jadi bukan tidak di proses, tapi ditolak oleh PLN, Karena jauh dari jaringan itu yang uangnya akan KakaK pulangkan,Tegasnya.
Dirinya berharap agar ada komunikasi yang baik dari awal sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang dapat merusak situasi pembangunan dalam desa. (Saily)
