 |
| Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Sudirman Said dalam program talkshow Info A1 kumparan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan |
Jakarta Media Jurnal Investigasi-Sudirman Said merespons pertanyaan Presiden Jokowi tentang kepentingan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo meramaikan kembali kasus e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Menurut Sudirman, kepentingan eks ketua KPK tersebut sangat besar dan menyangkut kepentingan publik. Ia menuturkan yang disampaikan Agus dalam wawancara program Rosi di Kompas TV bisa dijadikan sebagai pelajaran besar bagi bangsa Indonesia.
“Ada kepentingan publik, bangsa ini harus belajar bahwa penyalahgunaan kekuasaan bukan praktik yang benar. Publik juga harus belajar bahwa pemimpin yang menyembunyikan hal-hal buruk akan terbongkar. Hanya soal waktu," kata Sudirman kepada wartawan Senin (4/12).
Ketua Institut Harkat Negeri tersebut menambahkan bahwa publik perlu melihat pernyataan Jokowi kerap berlawanan dengan kenyataan.
“Ketika Pak Jokowi mengatakan sesuatu, bisa jadi maknanya adalah kebalikannya. Ketika (Jokowi) mengatakan ke utara maka bisa saja artinya selatan, ke kanan bisa ke kiri”, ujar Sudirman.
Lebih jauh Sudirman Said mengharapkan pemimpin yang akan datang termasuk Anies-Muhaimin dan para pasangan calon lainnya agar waspada terhadap tindak penyalahgunaan kekuasaan.
“Sebagai calon pemimpin bangsa, Anies-Muhaimin serta calon presiden dan calon wakil presiden lainnya bisa mewaspadai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Karena ketika menjadi pemimpin, tidak lagi membahas boleh atau tidak boleh, melainkan patut atau tidak patut," tutur Co-Captain Timnas AMIN itu.
Berkaca dari polemik yang terjadi, menurut mantan menteri ESDM ini Pemilu adalah momentum terbaik bagi bangsa untuk memperbaiki kepemimpinan Indonesia.
“Faedah dari proses demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan. Pada setiap musim sirkulasi kepemimpinan melalui Pemilu inilah, peluang untuk koreksi dan perbaikan terbuka lebar”, pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menanggapi pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo soal dipanggil untuk menyetop kasus Setya Novanto. Ia heran kasus itu kembali diramaikan padahal bila melihat rekam jejak, dia tegas meminta agar proses hukum e-KTP itu dilanjutkan.
"Ini yang pertama coba dilihat, dilihat di berita tahun 2017 di bulan November saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya," ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12).
Jokowi tegas menepis melakukan intervensi agar KPK menghentikan kasus Setya Novanto seperti yang diungkapkan Agus Rahardjo saat di wawancara Rosi di Kompas TV.
Kata Jokowi, apa yang disampaikan Agus Rahardjo itu malah kemudian ramai menjadi pemberitaan.
"Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?," pungkas Jokowi.(*)
