Guru Besar Universitas Paramadina, Prof Didin S Damanhuri. (Foto: Antara).
Jakarta, Media Jurnal Investigasi-Guru Besar Universitas Paramadina, Prof Didin S Damanhuri menyebut, salah satu warisan atau legacy Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Hanya saja, BUMN karya jadi tumbalnya.
"Pembangunan infrastruktur besar-besaran, ini menimbulkan problem yang utilitasnya juga rendah, akhirnya dijual oleh BUMN-BUMN itu," jelas Prof Didin dalam diskusi virtual bertajuk 'Evaluasi Akhir Tahun: Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum' yang diadakan Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (14/12/2023).
"Ada (Bandara) Kualanamu, MBZ, kemudian nanti rencananya Bandara Kertajati, kemudian pelabuhan udara Soekarno-Hatta, bahkan pelabuhan laut Pelindo dua, ada rencana," kata Guru Besar Ekonomi Politik IPB University itu.
Ia pun mempertanyakan, sebenarnya untuk siapa pembangunan infrastruktur ini? Apakah memang untuk masyarakat luas atau hanya dimanfaatkan segelintir kelompok.
"Apalagi menciptakan utang baru bagi BUMN-BUMN karya. Sehingga seorang anggota DPR yang mantan pejabat di Kemenkeu, utang BUMN yang memang dicampurkan dengan swasta, itu sudah melebihi dari utang pemerintah, itu Rp8.350 triliun," kata ekonom senior itu.
Sedangkan utang pemerintah nyaris Rp8.000 triliun. Memang, APBN dalam cicilan pokok dan bunga, tidak terlalu kelihatan. "Tapi nanti dibikin tuh oleh PMN. Tiba-tiba sejumlah BUMN menerima Rp7.000 triliun. Jelas ini akan membebankan BUMN juga," sambung Prof Didin.
Oleh karena itu, di samping menguatnya utang luar negeri yang menumpuk, utang BUMN pun akan menjadi masalah tambahan bagi negara.
"Karena akhirnya BUMN karya yang kolaps dan rugi, toh akhirnya pemerintah harus menanganinya. Kemudian (utang) kereta cepat 30 tahun kita harus menyicil, kira-kira jumlahnya Rp146 Triliun," pungkas Prof Didin. (*)
