Calon Presiden nomor 1, Anies Baswedan menilai pemindahan ibukota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukanlah hal yang mendesak.-tangkapan layar youtube@kpu-
Jakarta, Media Jurnal Investigasi-Calon Presiden nomor 1,Anies Baswedan menilai pemindahan ibukota dari Jakarta ke IKN Nusantara bukanlah hal yang mendesak.
Ia mengatakan banyak masalah yang masih perlu diprioritaskan.
Adapun masalah yang dimaksud Anies yaitu seperti pembangunan infrastruktur yang lebih mementingkan rakyat.
"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak," ucap Anies dalam Debat Capres -Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023 malam.
Anies juga menambahakan bahwa membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgent.
"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden, dimana rasa keadilan kita?," lanjutnya.
Lebih lanjut, Anies menilai, Pembangunan IKN hanya akan dirasakan secara terbatas oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia juga menolak pandangan tentang IKN sebagai pusat perekonomian.
"Sementara yang kita lakukan hanya membangun tempat untuk Aparatur Sipil Negara yang bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," kata Anies.
Mendengar penjelasan Anies, Ganjar bertanya apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu berada di posisi oposisi yang menolak IKN.
Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? menolak IKN dilanjutkan?" tanya Ganjar.
Merespon pertanyaan itu, Anies mengatakan, IKN merupakan contoh produk hukum Undang-Undang yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.
Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik," kata Anies.
Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa Jakarta masih memiliki masalah seperti polusi hingga kemacetan.
Menurutnya, masalah tersebut harus diselesaikan bukan ditinggalkan dengan cara memindahkan ibukota ke IKN.
"Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, tapi diselesaikan. Ketika di Jakarta menghadapi masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk itu harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai," tegas Anies.
Ia mengatakan saat bicara lalu lintas, kontribusi aparat negara dalam kemacetan hanya 4-7 persen. Jadi apabila pusat pemerintahan dipindah ke IKN maka tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua (Batavia -red). Ketika Kota Tua turun (permukaan tanah), mereka ke selatan, mereka turun ke Monas. Ditinggalkan (Kota Tua itu)," kata Anies.
"Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan," tutur dia. (*)
