-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Disinyalir APBDes Perk Berangir di Monopoli 4 serangkai.

25 November 2023 | 8:11:00 AM WIB | 0 Views Last Updated 2023-11-25T01:11:20Z


Labura _ Jurnal Investigasi. Com. 

Luar dari biasa, Setiap kegiatan dilaksanakan berdasar Program desa bersumber Dana APBDes Perk Berangir tahun 2022 disinyalir dimonopoli Oleh 4 Oknum serangkai yakni SA selaku kepala desa, RSN selaku kaur keuangan, Azl selaku Operator dan Pendataan, turut andil Ibu kepala desa pengelolaan dana peningkatan gizi balita dan lansia di Posyandu yang dilakukan sekali sebulan. 

Informasi tersebut diperoleh setelah Kunjungan Sejumlah awak media yang sengaja datang ke desa tersebut pada kamis dan Jum'at tanggal 16-17 /11/2023 untuk mempertanyakan, guna mengetahui transparansi Pemanfaatan keuangan yang dikucurkan Negara terhadap desa tersebut, 

Dalam Dua hari Pool kunjungan awak media untuk mendapatkan Informasi, tidak Pernah dapat bertemu dengan kepala desa, Kaur keuangan melakukan aktifitasnya, hanya sesaat setelah sore awak media bertemu Operator di Kantor Desa tersebut,

Pada waktu yang singkat tersebut awak media mencoba untuk berkomunikasi terkait data penggunaan dana desa tersebut, terkesan menghindar dan menutupi, dan mengarahkan awak media agar berkonsultasi langsung pada kepala desa, yang sudah berulang kali dihubungi via selulernya tidak dapat terhubung sama sekali.

Dihimpun informasi ternyata kealpaan kerja tersebut bukan lagi hal tabu bagi kepala desa,kaur keuangan, dan Operator, bahkan hal itu diamini oleh perangkat yang ada di kantor dan masyarakat yang tidak ingin ditulisKan Identitasnya yang kediamannya tidak jauh dengan kantor desa tersebut. 
" Memang jarang kepala desa aktif dikantor, cuma staf staf itu saja yang aktif dikantor"sebut sumber yang tidak ingin ditulis identitasnya. 

" Bapak masuk pagi pagi pak, kalau sudah lewat dari jam 08,00 Bapak keluar" Terang sekdes tersenyum saat ditemui Pagi itu sekira pukul 8:40 wib. 

Pada konfirmasi secara berbarengan terhadap sejumlah staf, kasi Pemerintah, kasium, kaur kesra, beserta sekretaris desa tersebut terkait kegiatan fisik, administrasi Pengalokasian dana APBDes tahun 2022 dan 2023 terkait dana program pemberdayaan masyarakat RP 225 juta guna ketahanan Pangan yang dikabarkan dibelikan lembu tidak diketahui jumlah dan penerimanya dan hal itu 
Berkaitan dengan giat Pertanian, dikatakannya telah dibelikan beberapa jenis pohon dan jumlah serta penerimanya juga tidak dapat kejelasannya. 

Disinggung Terkait Posyandu yang realisasi danta RP 246.161.000,- /9 dusun, dijelaskannya desa memiliki 48 kader untuk 9 dusun, dan mengenai Asupan yang diberikan pada Balita dan lansia di Belanjakan Melalui ibu kepala desa. 

Selanjutnya Terkait KPM penerima BLT desa  dengan nilai Rp 302.400.000. Kaur kesra mengatakan kalau tidak salah ada 93 KPM, " Uacap hafni. 
"Kami para kaur dan perangkat desa tidak ada yang mengetahui Pelaksanaannya dan datanya secara baik Pak" Karenanya 

"Kami tidak dapat menjelaskan secara rinci sehubungan Data terkait Apa jenis, berapa jumlah, dimana, kepada siapa,  kegiatan dikucurkan  desa tahun 2022  disebabkan data tersebut hanya ada pada Operator, kaur keuangan, dan kepala desa," Ucap DPS selalu sekdes guna menghindari kesalahan informasi. 

Awak media terus berupaya untuk dapat bertemu dengan Azl dan RSN yang merupakan pasutri yang nota benenya adalah putri dan menantu kepala desa tersebut akhirnya ketemu namun tetap saja berdelik menyembunyikan Informasi terkait Data Pemanfaatan dana APBDes tahun 2022 . 

"Izin Pak saya hanya Operator, Istri saya Kaur keuangan dan berada dirumah" Kilahnya 
Lebih lanjut dikatakan Azril pada awak media, 
"kalau terkait data Pemanfaatan keuangan desa terkait jumlah ternak/bibit dimana posisinya, siapa penerimanya, termasuk BLT saya tidak mengetahuinya, bapak langsung aja ketemu Kepala Desa," Ujarnya menghindar dan berkesan menutup nutupi informasi  sementara seluler kepala desa tidak dapat dihubungi. 

Rahmat siregar yang berperofesi sebagai kontrol sosial berharap kepada Inspektorat dan Instansi berwenang terkait dapat melakukan audit/evaluasi terhadap pemerintahan desa perkebunan berangir dalam Perealisasian Dana APBDes  tahun 2022 diduga banyak kejanggalan. 
(MJI/Rahmat fajar sitorus) 
×
Berita Terbaru Update