 |
JURNALINVESTIGASI.com, SAUMLAKI - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Forum Pemerhati Tanimbar (FPT) mendesak Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar untuk mengusut tuntas aliran dana SPPD Fiktif Rp.6,6 miliar anggaran tersebut diduga ada Rp.1,6 miliar mengalir ke Oknum pimpinan dan Anggota DPRD yang dipakai untuk memuluskan Pembahasan APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021.
Kasus dugaan Korupsi Aliran Dana SPPD Fiktif tahun 2020 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Tanimbar itu pun mengalir ke Pernikahan anak Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon,SH.,MH di Bali.
Akibat aliran dana SPPD Fiktif yang mengalir ke Anak Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar itu, kemudian diklarifikasi oleh Agustinus Rahanwarat mengatakan bahwa, aksi demo pada 19 Oktober 2023 lalu, dia menuntut Kejari agar segera mengekspos nama - nama oknum anggota DPRD yang diduga menerima aliran dana SPPD fiktif yang diterima oleh Oknum pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Tanimbar.
"Sama sekali saya tidak berbicara terkait pembiayaan pernikahan anak mantan Bupati, karena memang benar bahwa, alat bukti aliran dana ke oknum pimpinan dan anggota DPRD telah dikantongi Jaksa bahkan jaksa karena itu maka, saya meminta agar Jaksa segera periksa dan tetapkan tersangka terhadap aliran dana ke DPRD Kepulauan Tanimbar,"jelasnya kepada wartawan, Senin (23/10/2023).
Rahanwarat menambahkan, terkait dengan pemberitaan aliran dana SPPD fiktif yang membiayai pernikahan anak mantan Bupati (PF) adalah materi orasi pendemo lainnya bukan saya Agustinus Rahanwarat.
"Saya menilai bahwa informasi pernikahan anak mantan Bupati tersebut tidak memiliki bukti akurat yang dikantongi jaksa,"ucapnya.
Menurut Rahanwarat aliran dana ke pernikahan anak mantan Bupati 2017-2022 itu, telah menjadi materi di beberapa orator yang menyampaikan itu dalam orasinya terkait Kejaksaan Kepulauan Tanimbar masih menutupi aliran dana SPPD fiktif di BPKAD ke DPRD Kepulauan Tanimbar dan pernikahan anak mantan Bupati 2017-2022 yang tidak pernah diekspos namun bisa terungkap pada fakta persidangan tipikor di Kota Ambon.
"Dengan demikian maka, pendemo meminta kepada Kejari Kepulauan Tanimbar agar segera mengungkap dan mengusut tuntas kasus aliran dana tersebut agar kebenaran dan keadilan dapat diperoleh masyarakat yang mencari keadilan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar," Tutupnya (*)
