Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memimpin upacara HUT ke-78 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Kamis (17/8/2023). Foto: Dok. PDIP
Jakarta, Media Jurnal Investigasi-Sekjen PDIP mengakui, sempat ada lobi dari salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode.
Wacana ini disebut menjadi salah satu akar retaknya hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.
Hasto tidak mengungkap secara gamblang siapa menteri yang dimaksud. Namun, berdasarkan catatan kumparan, Menko Marves Luhut Pandjaitan merupakan menteri pertama yang mengungkap mempunyai big data untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
Hasto mengatakan, PDIP tegas menolak wacana tersebut. Sebab, PDIP taat terhadap konstitusi, yakni Presiden hanya menjabat selama 2 periode.
"Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada Konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," katanya.
Hasto menjamin pertanyaannya merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Ia menyebut keinginan 3 periode diupayakan sejumlah ketum atas dasar permintaan Jokowi yang seringkali disebut 'Pak Lurah'.
"Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," kata dia. (*)
