Bekasi - Jurnal Investigasi Com. Sopwan Kuniawan (37) warga Kampung Kobak Rotan. RT.RW. 01/ 04. Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi kecewa dengan program pendaptaran tanah sistimatis lengkap.(ptsl) yang digaungkan oleh presiden Jokowi Widodo. karena hampir empat tahun lamanya pengajuan program (ptsl) yang di ajukan tidak juga selesai.
Kekecewaan tersebut setelah dirinya mendatangi kantor badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah cikarang selatan dan mengetahui bahwa berkas sertifikat yang di ajukan melalui program (ptsl) tidak berada di kantor pertanahan yang memang memiliki kapasitas dalam pembuatan sertifikat tanah.
"Saya bener-benar merasa kecewa dan sangat kesal, setelah mendatangi kantor badan pertanahan Nasional kabupaten Bekasi dan mendapati berkas pembuatan sertifikat atas nama istirinya ternyata tidak ada di sana" jelas Sopwan Kuniawan.
Sopwan menjelaskan sudah lama saya menanyakan dan selalu mendapat jawaban dan alasan yang tidak masuk di akal, tidak hanya pada BPN tapi juga panitia (ptsl),.
"Waktu itu di ajukannya dari tahun 2019 dan sampai tahun 2023 belum juga jadi sertikat yang di ajukan, padahal waktu itu juga seluruh berkas (ptsl) yang di kumpulkan panitia di bawa langsung petugas BPN kab Bekasi.
Berdasarkan standar pembuatan program (ptsl) seharusnya sudah jadi beberapa tahun yang lalu,namun tidak pernah ada kabar baik dari pihak (BPN) maupun dari panitia pelaksana (ptsl) di desa karangpatri.
"dari panitia sendiri mengatakan tidak nyata sertifikat miliknya belum jadi namun ratusan sertifikat warga juga sama juga belum jadi sertifikatnya.
"saya hanya berharap sertifikat tanah saya segera jadi jangan sampai lahan yang saya miliki tidak bersurat yang akhirnya menjadi bodong"
Samapi saat ini, Sopwan Kurniawan bersama Ratusan warga Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi propinsi Jawa Barat. masih berharap dan menunggu cemas, sertifikat program (ptsl) yang di ajukannya dapat di selesai dan di keluarkan pihak (BPN) kab Bekasi, propinsi Jawa Barat.
meski realitanya di kantor (BPN) berkas pengajuan sertifikat program (ptsl) tidak ada, namun dirinya akan terus mempertanyakan balik ke panitia program (ptsl) Desa Karang Patri Kecamatan Pebayuran maupun ke pihak BPN kabupaten Bekasi prop.Jawa Barat.
"semoga program pemerintah yang sangat baik untuk warga masyarakat tercoreng oleh ulah oknum panitia maupun oknum (BPN) kab bekasi, "tandes Sopwan dengan nada kecewa.
(Udin).
.jpeg)
