Penulis: Nik Besitimur
JURNALINVESTIGASI.com, SAUMLAKI - Kondisi Ektrem Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini, akibat kinerja pemerintahan sebelumnya yang terindikasi melahirkan dan mencetak banyak kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga munculah banyak persoalan dan kasus di Kepulauan Tanimbar, patutlah dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa dan kejadian serta musibah ini?
Kepada wartawan media ini, Ketua Badan Pemenangan pemilu (BAPILU) Partai Buruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yopi Frans Manunwembun mengatakan ektrimnya ekonomi di Tanimbar disebabkan oleh, kebijakan-kebijakan pemerintahan terdahulu, yang terlalu banyak memberikan ruang kepada para koruptor akhirnya korupsi tak dapat terhindarkan akibatnya banyak ASN yang sudah diperiksa dan di tetapkan tersangka. Hal tersebut disampaikan di kantor Tanimbar News, pada Jumat, 24/02/2023.
Selanjutnya Yopi Frans Manunwembun menyayangkan, uang rakyat hanya dihabiskan oleh para koruptor dalam memperkaya diri sendiri dan kelompoknya sementara masyarakat di daerah bertajuk Bumi Duan Lolat ini, haruslah menderita dan dikorbankan oleh pemangku kebijakan di daerah ini. Kesalnya.
Menurut Manunwembun kesalahan ini, bukan hanya terletak di eksekutif saja, tetapi kesalahan terbesar dan yang paling bertanggung jawab adalah Legislatif dalam hal ini, 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD di Kepulauan Tanimbar karena tidak mampu melaksanakan amanat konstitusi dan institusi."Kata Manunwembun.
Dapat kita lihat, banyak indikasi permasalahan-permasalahan korupsi dan proyek-proyek mangkrak yang tidak dapat diawasi oleh 25 (dua puluh lima) anggota DPRD yang merupakan domain lembaga Legislatif, misalnya salah satu proyek mangkrak yang akan dibuat Tugu Atuf berada di jalan masuk Bandara Mathilda Batlayeri desa Tumbur, setiap kali keberangkan 25 (dua puluh lima) anggota DPRD menggunakan jasa angkutan udara, melewati tugu mengkrak tersebut hanya bisa menikmati keindahannya dari kebijakan Eksekutif."Pungkasnya.
Sebagai Ketua Bapilu Partai Buruh Menunwembun menegaskan kepada setiap Bacaleg dari Partai Buruh agar menyiapkan diri sedini mungkin dalam pemilu legislatif 2024, harus benar-benar memahami kebutuhan daerah dan keinginan masyarakat serta mamahami visi dan misi Lembaga DPRD untuk dapat mewujudkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Tanimbar.
Ujarnya lagi, Jika Tuhan berkehendak dan masyarakat menghendaki kader partai Buruh mendapatkan kursi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, presiden partai Buruh M. Said Iqbal meminta kader Partai Buruh wajib bekerja untuk rakyat dan bagi kader partai yang tidak melaksanakannya maka Partai Buruh tidak segan-segan memberhentikan atau Mempeawekannya.
Penulis : Nik Besitimur
.jpeg)
