Tarakan, Jurnalinvestigasi.com — Sebelumnya ramai diberitakan terkait adanya dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh antrian truk-truk yang mengangkut timbunan untuk kegiatan proyek perusahaan industri.
Ketua Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara (LNPPAN Kaltara) Fajar Mentari beserta timnya pun kembali melanjutkan investigasinya. Mereka terus mencari sumber masalah mengapa sampai terjadi antrian truk di sepanjang jalan dekat pintu masuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tarakan, dan mengapa para pemangku kewenangan melakukan pembiaran.
"Truk-truk itu bukan makhluk gaib kok, masa' nggak kelihatan? Kurang gede apa itu truk, dan selain gede juga banyak loh truk-truknya yang berjejer ngantri nunggu giliran di depan mata, memadati badan jalan, bahkan ada yang ‘makan’ separuh badan jalan, dan bahkan lagi terang-terangan nginap di depan dan samping SPBU," ungkap pria yang biasa dipanggil dengan sebutan FM ini.
Menurutnya, belum terlihat adanya upaya dari pihak Pertamina dan Pemda setempat, maupun aparat kepolisian untuk mengurai dan membongkar persoalan tersebut sekaligus mencari penyebab adanya antrian itu.
"Aneh, kok para stakeholder pura-pura buta-tuli ya?, masa' iya sih mereka nggak tahu?, senggol dong!" ketus FM.
Berdasarkan 'catatan kaki' mereka dalam perburuan fakta di lapangan, FM menyebutkan bahwa dugaan tersebut tidak salah lagi. "Jadi tim kami membuntuti segala aktivitas mereka. Tim merekam truk-truk yang ngantri di SPBU, kita tangkap pelat nomor polisi kendaraannya, sticker kode perusahaannya. Sama halnya yang direkam di lokasi proyek, untuk dicocokkan antara yang ngantri di SPBU dengan di lokasi proyek," jelas FM.
Diungkap FM bahwa setelah dicocokkan nomor polisi kendaraan dan sticker kode perusahaan antara truk yang antri di SPBU dan truk yang beraktivitas di lokasi proyek itu sama.
"Tidak semua sih, tapi tidak sedikit. Ada yang antri di SPBU Mulawarman, SPBU Gunung Lingkas, dan SPBU Juata Kerikil. Salah satu petugas SPBU kami tanya soal truk yang nyedot BBM subsidinya, tapi jawabnya cuma bukan urusan saya, tidak tahu, saya cuma tahu mengisi saja, itu urusannya bos-bos di atas. Tapi jawabannya ini kan juga secara tidak langsung sudah membenarkan bahwa mereka memang menggunakan minyak subsidi. Rekaman tim juga ada kok mereka antri di pos tangki pengisian sebelah mana," terangnya.
Dikatakan FM bahwa saat antrian BBM berlangsung, dirinya sempat mendatangi Polantas yang mengatur arus kendaraan di jalan agar tidak macet.
"Yang jaga hanya Polantas ya. Tapi kapasitasnya kan hanya sampai di penertiban jalan, mengatur lalu lalang kendaraan agar arus lalu lintas bisa lancar, tidak macet. Polantas tidak mungkin melarang hak orang untuk ngantri BBM di SPBU, sebab SOP (Standar Operasional Prosedur)-nya berlaku untuk umum. Soal truk mau pakai BBM apa, itu urusan terpisah dari Tupoksi Polantas. Soal truk harus mematuhi perjanjian kontrak agar menggunakan BBM non subsidi itu bukan wilayahnya Polantas," jelas FM.
Dikatakan FM, untuk urusan bisnis para konsumen SPBU itu bukanlah urusan Polantas, itu urusan masing-masing. "Kalau mereka ngurus antrian untuk hal yang sehat dan normatif aja sih nggak ada soal, itu memang sudah Tupoksi-nya. Tapi kalau sudah di luar ketentuan 'kan yang kasihan Polantasnya yang tiap hari harus ikut ngurusi antrian truk di jalan, dapat tambahan kerjaan yang di luar normatif, mereka cuma dapat sibuknya ngurus antrian yang tidak sehat, sementara yang diuntungkan bukan mereka," imbuhnya menjelaskan.
Selain itu, FM juga sempat mengonfirmasi Humas dari PT. Tarakan Chip Mill yang nama panggilannya disebut Angga. Konfirmasi tersebut dilakukan guna memastikan temuan tim di lapangan, apakah sudah sesuai dengan bukti atau data yang telah dikantongi tim investigasi. Angga pun kemudian diperlihatkan bukti rekaman video yang sudah beberapa hari dibuntuti mulai dari hari pertama.
"Kami sebut nama perusahaan apa saja yang terlibat sebagai pihak penyuplai timbunan, termasuk mempertanyakan apa keterlibatan kendaraan berplat dinas TNI ngurusi proyek. Angga membenarkan semua yang ada dalam rekamam video, dan nama-nama perusahaan pihak ke-tiga yang kami tebak. Angga juga mengaku bahwa sesuai perjanjian kontrak, mereka harus menggunakan BBM harga industri," ucap FM.
Selain bukti rekaman video yang dikantongi tim, adapun dari beberapa keterangan warga setempat bahwa hampir tiap hari mobil berplat TNI tersebut melakukan penyiraman jalan supaya jalananan tidak berdebu yang diakibatkan oleh aktifnya pergerakan lalu lalangnya truk-truk pengantar timbunan ke proyek.
"Tim akan coba mengonfirmasi ke pak Dandim (Komandan Komando Distrik Militer) Tarakan dulu ya terkait ada urusan apa, kepentingannya apa, dan sejauh apa keterlibatan TNI mengurusi proyek penimbunan ini. Jadi, sekarang belum bisa saya sampaikan lebih detailnya seperti apa. Semua harus terkonfirmasi, apakah benar mereka dikaryakan perusahaan atau tidak, kita tunggu saja hasil konfirmasinya nanti," pungkas FM. (**)
Baca juga :
