Sekjen DPP lembakum Anak Negeri Tolak wacana Kenaikan BBM Di Masa Pemulihan Pandemi covid 19

masukkan script iklan disini

Sunoko,SH Sekjen DPP Lembakum Anak Negeri (Foto/Dok Sunoko,SH)

Cirebon, Jurnal Investigasi.com - Wacana Kenaikan BBM oleh Pemerintah pusat akhir akhir ini mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak, termasuk oleh DPP lembakum anak negeri

Melalui sekjen DPP lembakum anak negeri Sunoko,SH mengatakan bahwa wacana kenaikan BBM tersebut tidak lah relevan dengan keadaan masyarakat yang masih mencoba bangkit dari pandemi covid 19 selama 2 tahun ini

" Saya selaku sekjen DPP lembakum anak negeri menyayangkan sikap pemerintah yang mewacanakan opsi kenaikan BBM di tengah belum pulih nya kondisi ekonomi masyarakat " Tegas Sunoko ketika di wawancara Senin,(29/8)

Masih kata dia, seharusnya pemerintah menahan diri dulu untuk wacana kenaikan menunggu pulih nya kondisi ekonomi masyarakat, karena dampak kenaikan BBM tentu berimbas ke berbagai sektor termasuk soal harga harga komoditi pangan

" Harusnya pemerintah menahan diri, ekonomi masyarakat belum pulih sepenuh nya, kita semua tahu jika BBM naik maka akan imbas ke segala sektor termasuk soal harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan sehari hari masyarakat " tambah nya

Dikutip dari BBC, pemerintah kini tengah merumuskan opsi terbaik terkait tingginya konsumsi dan harga minyak dunia.

Terdapat tiga pilihan, yaitu menahan harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga berpotensi menambah anggaran subsidi energi Rp198 triliun, mengendalikan volume konsumsi BBM, dan terakhir menaikkan harga BBM.

Bahkan, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM pekan depan (minggu ini).

Adapun Presiden Jokowi juga telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung dengan rinci dampak yang akan muncul sebelum mengambil keputusan apakah menaikkan harga BBM atau tidak.

"Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan," pintanya.

Presiden Jokowi mengingatkan untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga penugasan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berada di angka Rp7.650 per liter, sedangkan harga keekonomian Pertalite sebesar Rp13.150 per liter.

Sehingga ini menyebabkan selisih sekitar Rp6.000 per liter yang dikompensasikan oleh negara.

Sedangkan untuk untuk Solar dijual dengan harga Rp5.150 per liter, jauh lebih rendah dari harga keekonomian di atas Rp18.000 atau selisih sekitar Rp13.000 per liter yang disubsidi negara.

Masyarakat yang mendengar kabar ini mengaku kalau begitu khawatir.

Apalagi situasi Indonesia saat ini masih baru bangkit dari pandemi Covid-19 setelah dua tahun lamanya (*)