Sebelum Presiden tiba di Saumlaki Ketua DPC Partai Hanura Hendrikus Serin ajak Parpol untuk godok aspirasi masyarakat dan selanjutnya disampaikan ke Presiden Jokowi.
Penulis: Nik Besitimur
Kepulauan Tanimbar Maluku, jurnalinvestigasi.com - Surat Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad. Ismail kepada General Manager (GM) wilayah Ambon nomor 093/2405 tanggal 25/8/2022 perihal permohonan extra penerbangan rute Ambon-Saumlaki, melalui surat tersebut diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo akan berkunjung ke kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 1/9/2022 mendatang.
Terkait hal itu, Henrikus Serin, SH Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kepulauan Tanimbar menyatakan, kunjungan orang nomor satu Indonesia di daerah berjuluk Bumi Duan Lolat, boleh dibilang 100 tahun sekali. Sehubungan dengan momentum langka ini, dia mengajak semua pemangku kepentingan dan seluruh lapisan elemen masyarakat agar menyambut kehadiran Presiden RI sebagai suatu anugerah dengan sambutan yang ramah, sopan dan beretika sebagaimana karakteristik budaya Duan Lolat. Tanpa dinodai aksi-aksi diluar koridor kesantunan. Mohon tidak ada demo-demo. Ia mengajak masyarakat Tanimbar menyampaikan aspirasi kepada Presiden RI secara elegan dan bermartabat, ungkap mantan Ketua Panwas dan KPU KKT kepada media ini melalui telepon selulernya, Kamis 25/8/2022.
"Saya berharap Penjabat Bupati KKT, Daniel. E. Indey, S.Sos, M.Si bisa mengundang semua pimpinan Partai Politik di Tanimbar untuk rapat dan menggodok berbagai pokok pikiran terkait masalah-masalah aktual daerah yang akan disampaikan kepada Ir. Joko Widodo secara langsung", pintanya. Menurut Serin, keterpurukan yang tengah dialami Tanimbar seperti, kasus Korupsi, devisit anggaran, hutang pihak ketiga yang mencapai ratusan Milyar Rupiah, sejatinya telah menjadi beban pemerintah dan masyarakat di daerah KKT ini.
Kondisi miris di Tanimbar telah mengakibatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik baik eksekutif maupun Legislatif, mengalami kesulitan dalam hal operasional perkantoran, dan lain-lain. Kemerosotan ekonomi KKT terjadi karena maraknya kasus-kasus korupsi, sebagai dampak dari kebijakan keuangan daerah guna membelanjai berbagai program dan kegiatan pembangunan yang keliru, jelas Serin.
Hal ini mesti diungkap dan disampaikan oleh para pimpinan partai politik secara langsung kepada Presiden RI. Dia berharap, berbagai masalah korupsi yang menjadi sebab kesemerautan pengelolaan Keuangan Daerah KKT bisa langsung disampaikan kepada Presiden RI, sehingga dapat diselesaikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi di Tanimbar untuk menegakkan supremasi hukum yang tajam ke atas dan tajam ke bawah. Bukan hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, tegasnya memakai peribahasa.
