Kendari, Jurnalinvestigasi.com-Kontestasi pergantian kekuasaan di daerah rasanya sudah banyak memunculkan gagap gempita akibat dari kekosongan jabatan bupati.
Dari beberapa komposisi yang masuk rekomendasi pelaksanaan jabatan bupati nampaknya banyak terjadi tarik menarik di lingkaran kekuasaan tak ketinggalan Kabupaten Muna Barat.
Demikian disampaikan oleh Ketua KPMM 2019-2020 Kabupaten Muna Barat, Rasmin Jaya begitu ia disapa saat menanggapi rencana pengisian Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), Minggu (15/5/2022) malam.
Menurut salah satu Alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kusambi (SMANDAKU) angkatan ke IV ini, bahwa bukan menjadi rahasia umum lagi dalam sistem pemerintahan biasanya kepentingan organisasi politik di singkirkan berganti menjadi kepentingan orang perorang sehingga pejabat-pejabat daerah baik atasan maupun bawahan yang terkadang saling siku.
"Inilah yang terjadi akhir-akhir ini di dalam lingkaran kekuasaan di daerah di atas persoalan rakyat yang mencekam. Yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan keuntungan dalam struktur pemerintahan, Mengapa? karena setiap orang berusaha dan berebut posisi untuk mendapatkan peluang dan terkadang harus menggadaikan finansial yang besar untuk duduk di kursi empuk pemerintahan . Sungguh sangat di sayangkan dan miris yang melacuri diri mereka dengan jabatan, harta dan kekayaa," jelas Rasmin Jaya yang juga sebagai Demisioner Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Ia mencermati, bahwa akhir-akhir ini perkembangan rekomendasi PJ Bupati ini semakin keras terjadi pergolakan di pusat maupun di daerah lebih-lebih dalam ruang lingkup kekuasaan sehingga menimbulkan banyak persoalan yang tidak stabil dan kontra produktif.
"Persaingan pula menjadi sangat ketat, yang memiliki modal dan pengaruh besar yang itu dekat dengan pejabat akan mendapatkan posisi strategis tetapi jika yang modalnya kecil dan tidak kuat dalam sistem loby akan mendapatkan posisi non startegis bahkan akan di singkirkan dalam kompetisi memperebutkan jabatan . Hukum tawar menawar jabatan seperti ini sangat lekat dalam sistem pemerintahan kita saat ini dalam fenomena politik elektoral sehingga hal tersebut bisa memicu terjadinya tindakan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme," lanjutnya.
Dengan pelaksanan jabatan Bupati Muna Barat yang baru nanti, menurut Rasmin, jelas akan mempengaruhi struktur kekuasaan dan potensi akan terjadi tawar menawar jual beli jabatan. hal-hal yang pragmatis tak akan tanggung-tanggung untuk di lakukan demi mempertahankan posisi jabatan yang di emban sebelumnya .
Untuk itu, ia menyarankan agar dalam penunjukan PJ Bupati Muna Barat nanti, lebih transparan dan akuntabilitas demi menjaga integritas pejabat publik yang akan mengisi kekosongan jabatan selama 2 Tahun dalam menjalankan pemerintahan di daerah.
Sehingga dengan hal tersebut, kata dia, tak menimbulkan banyak desakan publik yang membuat masyarakat terpolarisasi secara tajam dan bisa menimbulkan konflik satu sama lain. mesti banyak desain politik ke depan tidak kita duga dalam hal ini ada kekuasaan yang tersembunyi yang di buat oleh elit politik daerah tetapi jangan sampai masyarakat akar rumput terpecah belah, itu yang harus di antisipasi dan di jaga.
"Apa lagi masyarakat sangat terbatas dalam mengakses kekuasaan sehingga upaya tersebut juga tak bisa di abaikan dan menjadi pertimbangan pemerintah yang punya otoritas dalam menentukan pemimpin pemerintahan yang ideal. tak boleh terkesan mempertahankan status quo atau dominasi oligarki politik dinasti bisa langgeng baik di dalam struktur kekuasaan," ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kemungkinan adanya praktik tindak pidana korupsi dalam proses pengisian 270 penjabat (Pj) Kepala Daerah, sebagaimana telah disampaikan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri belum lama ini.
Bahwasanya, menurut Firli, mekanisme penunjukan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi korupsi. Pasalnya, setiap mekanisme politik memiliki celah terjadinya korupsi.
"Banyak ketimpangan dan kecenderungan yang hadir menjelang penetapan PJ Bupati membuat kita merasa curiga dan skeptis tentang permainan yang ada di belakang layar kekuasaan, tawar dan menawar pasti rentan terjadi. Itu adalah sikap pragmatisme yang siapa saja wajib mengawasinya demi berjalan nya pemerintah yang baik ke depan," kata Rasmin melanjutkan.
"Apa lagi nama-nama yang di rekomendasikan sudah bergulir 2 nama-nama dan semakin mengerucut masing-masing daerah tentunya persaingan dan manufer akan semakin ketat sehingga Kemendagri harus tetap menjadi integritas dan independensi nya dalam memutuskan terkait PJ kepala daerah agar tidak ada tindakan penyelenggaraan yang di lakukan oleh sala satu PJ kepala daerah," sambungnya.
Lebih jauh, tokoh pemuda Desa Maperaha Kabupaten Muna Barat ini, bahwa melihat kondisi tersebut, maka perlu adanya pembaharuan elit politik dalam politik elektoral sebab pejabat public dan elit politik itu sendiri telah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. jika persolan tersebut terus berlarut larut maka proses demokrasi akan terhambat.
"Jika hal ini terus di biarkan dan turun temurun maka akan terjadinya demoralisasai dalam sistem demokrasi lokal kita bahkan akan terjadi Chaos politik (Krisis Politik). Sirkulasi permainan elit lokal ini sangat membingungkan untuk orang-orang yang tidak memahami konstalasi dalam kekuasaan mulai dari kompromi, loby politik.
"Hingga pembagian kue kekuasaan dengan demikian modal politik yang di keluarkan pada saat melakukan manufer politik akan berbanding sama dengan posisi jabatan yang mereka dapatkan dalam kekuasaan, Sementara yang tidak punya modal lebih akan menjadi guling tikar, Jika berpolitik adalah panggilan nurani dan pengabdian kepada masyarakat pasti akan banyak menyentuh dari pada kepentingan masyarakat luas itu sendiri tapi pada faktanya kinerja itu Nihil," tutup Rasmin Jaya. (Wan)
