Jakarta, Jurnalinvestigasi.com-Pernyataan Presiden Jokowi yang melarang menteri dan jajaran pemerintah menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih belum mengunci adanya kepastian pemilu dan memastikan bahwa jabatan presiden dua periode saja sesuai konstitusi.
Pernyataan presiden tersebut masih perlu dipastikan dengan tindakan nyata dan langkah konkret di tataran pelaksanaan untuk menciptakan kepastian politik terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dan jabatan presiden dua periode saja, sehingga menutup segala kemungkinan politk untuk manuver amandemen konstitusi.
Pokok gagasan itu mengemuka dalam forum diskusi publik dengan tajuk "Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?" yang diselenggarakan oleh PARA Syndicate pada Jumat, 8 April 2022 secara daring.
Diskusi ini menghadirkan narasumber: Masinton Pasaribu, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, D. Nicky Fahrizal, Peneliti CSIS; Virdika Rizky Utama, Peneliti PARA Syndicate; dan sebagai host Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo.
"Pernyataan Presiden Jokowi belum ‘case closed clearly' dalam urusan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden", ujar Ari Nurcahyo membuka diskusi.
Segala kemungkinan politik masih bisa saja terjadi, masih bisa dimainkan oleh aktor selain menteri atau di luar pemerintahan, atau manuver gerakan senyap di lapangan.
Senada dengan itu, Virdika Rizky Utama menyebut pernyataan Presiden Jokowi itu dinilai masih belum jelas dan tegas.
“Kalimatnya masih bersayap dan masih memberikan celah untuk para elite melakukan manuver politik,” kata Virdi.
Lebih lanjut, Virdi juga menilai bahwa komunikasi politik yang terjadi di era Jokowi ini terburuk pasca-reformasi. “Dalam konteks penambahan periode masa jabatan ini (presiden) tidak bisa tegas, dalam hal lain juga menterinya acap kali tak sejalan dengan presiden,” cetus Virdi.
Penulis buku “Menjerat Gus Dur” ini juga mengungkapkan, wacana penambahan masa jabatan presiden dan amandemen UUD juga hanya mewakili kepentingan elite politik.
Virdi melanjutkan, para pebinis atau oligarki yang juga menjadi menteri, di era Jokowi ini merasa bisnisnya mengalami kerugian saat terjadi covid lalu memanfaatkan situasi ini dengan mengonsolidasikan kekuatan untuk tambah masa jabatan presiden.
“Dengan harapan masa jabatan mereka juga bertambah. “Jadi pelaksanaan pemilu harus sesuai konsitutusi dan UU serta keinginan publik, yaitu Februari 2024," tambah Virdi.
Ari melanjutkan, presiden bersama jajaran pemerintah dan partai koalisinya perlu untuk memastikan/menyelesaikan tiga isu politik terkait hal ini, yaitu; (1) jabatan presiden, (2) penundaan pemilu, (3) amandemen konstitusi.
Pada isu jabatan presiden, perlu adanya kepastian politik dari Presiden Jokowi bahwa jabatan presiden (dan wapres) cukup dua periode saja sesuai konstitusi dan menjamin suksesi kepemimpinan nasional berjalan secara demokratis pada Pemilu Presiden 2024.
Pada isu penundaan pemilu, pemerintah bersama DPR perlu memastikan penyelenggara pemilu, pentahapan dan penganggaran pemilu. KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang baru menunggu dilantik agar bisa segera melakukan koordinasi bersama pemerintah dan DPR untuk memastikan tahapan dan anggaran Pemilu 2024, mengingat pada 11 April 2022 ini masa jabatan KPU dan Bawaslu lama periode 20172022 akan berakhir.
Sementara soal isu amandemen konstitusi, perlu dipastikan bahwa pada sisa masa pemerintahan Jokowi-Maruf ini tidak ada lagi upaya atau manuver politik untuk mengamandemen konstitusi.
Semuanya ini agar relevan dengan perintah Presiden Jokowi untuk fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang kita hadapi.
Sependapat dengan pokok tersebut, Nicky Fahrizal mengatakan bahwa konstitusi bisa saja diubah melalui amandemen, tetapi situasinya hari ini sangat tidak tepat.
“Tidak ada kegentingan yang mendesak untuk kita mengubah konsitusi,” ujarnya.
Bila amandemen sampai terjadi, kata Nicky, maka sistem ketatanegaraan dan konstitusionalisme Indonesia akan menjadi rusak.
“Kalau mau konstitusikan semua argumen dan datanya harus diuji dulu, ini kan hanya ingin memuaskan syahwat politik para elite saja,” tambah Nicky.
Nicky berharap, ada keutamaan dan ketegasan dari Presiden Jokowi untuk mengatakan bahwa dirinya cukup menjabat dua periode saja. Agar, sambung Nicky, terjadi kondisi politik yang kondusif dan pemerintah dapat fokus menyelesaikan masalah-masalah lain (kesulitan ekonomi) yang tengah terjadi di masyarakat.
“Wakil Presiden Ma’ruf Amin bisa kok dengan tegas menyatakan hanya sampai 2024, ini kok presidennya tidak bisa tegas,” cetus Nicky.
Baik Nicky maupun Virdi sepakat, bahwa isu dan wacana tersebut harus mendapatkan perhatian yang sangat besar dari rakyat Indonesia. “Sebab, konstitusi menyangkut panduan dalam bernegara,” tegas mereka.
Di sisi lain, politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo untuk para menterinya agar tak berbicara penundaan pemilu, perpanjangan jabatan dan amandemen sudah cukup tegas.
“Itu pesan yang sangat kuat untuk para menterinya yang cari perhatian kepada presiden," kata nya.
Selain itu, Masinton juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menegur dan mengevaluasi atau bahkan bisa mereshuffle para menteri yang ikut menyuarakan dan mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden.
“Itu terutama Luhut Binsar Pandjaitan yang jadi Lord Brutusnya. Semua media juga sudah ungkap dia konsolidasi dengan ketum parpol dan mengumpulkan kepala daerah,” seloroh Masinton.
Secara pribadi maupun sebagai partai PDI-Perjuangan, sambung Masinton, kami menjaga konstitusi serta mendukung dan mengawal proses demokrasi yang sudah berjalan sejak reformasi 1998. Dan PDIP sudah menarik diri dari wacana amandemen.
“Ya, pemilu tetap jalan sesuai waktunya, ini kan bagian dari demokrasi. Demokrasi itu mencegah kerakusan para elite tua yang berwatak tiran seperti Luhut itu,” cetusnya.
Tak cukup sampai di situ, Masinton tanpa tedeng aling-aling menyebut bahwa Luhut adalah pencoleng demokrasi dan bagian dari oligarki kapital. “Kita boleh saja berbeda dalam hal praktis di politik, tetapi menyangkut hal yang prinsipil dalam demokrasi kita mesti bersatu untuk melawannya,” imbuh dia.
“Pemilu akan tetap berjalan 2024, pemerintah bersama DPR akan membahas anggaran dan teknisnya dalam beberapa waktu ke depan,” pungkas Masinton. (Aswan)
