Jakarta, Jurnalinvestigasi.com-Ketua Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (DPK GMNI FISIP UHO) Kendari, Rasmin Jaya berharap kebebasan pers harus tetap dijunjung tinggi sebagai salah satu upaya penegakan demokrasi di Indonesia dan dapat menjalankan fungsi pers dengan baik.
Menurutnya, di era demokrasi yang semakin menjamin kebebasan dari berbagai lini sektor, peran pers sangatlah dinamis dan strategis dalam memberikan berita, informasi, opini yang aktual dan terpercaya.
"Semenjak era kemerdekaan bangsa indonesia 17 agustus 1945 telah banyak menghiasi percaturan isu-isu mengenai kebangsaan sehingga berbagai muatan-muatan pemikiran para tokoh Founding father banyak di publikasikan di berbagai media sebagai alat dan intrumen propaganda meski dengan berbagai tantangan," kata Rasmin kepada wartawan, Sabtu (5/2/2022).
Suasana seperti inilah, menurut Rasmin, yang membuat pers dan jurnalis bisa leluasa, tidak lagi bisa di bredel seperti di masa era orde baru (otoritarianisme) yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Seiring perjalanan waktu pers mampu menunjukan dirinya dan eksistensinya sebagai pilar demokrasi yang bisa bersama- sama rakyat.
"Di hari pers nasional dapat memberikan sebuah harapan kepada insan pers bahwa pers harus lebih simpati terhadap isu-isu yang berkembang dan ter update baik itu tentang sosial, ekonomi, politik dan bisa menjaga netralitas dan independensi nya agar segala isu dan informasi tidak menyudutkan satu pihak," beber Rasmin yang juga sebagai Alumni SMA Negeri 2 Kusambi, Muna Barat, Sulawesi Tenggara.
Rasmin melanjutkan, bahwa dengan melihat realitas dan kejadian belakangan ini, banyak isu-isu yang di beritakan oleh media memberatkan dan menyudutkan satu pihak yang di manfaatkan oleh oknum tertentu sehingga masyarakat mudah di adu domba oleh isu-isu yang mudah memecah belah persatuan dari berbagai perbedaan etnis.
"Dengan Hari Pers Nasional, saya berharap, semoga kehadiran pers di tengah-tengah masyarakat bisa terus memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi, selain itu bisa memberikan pewartaan yang konseptual secara massif yang berisi ide dan gagasan yang membangun," harapnya.
Konteks tersebut, kata Rasmin, sangat berguna untuk memahami problem yang melanda pers. Peranan dalam mengangkat isu nasional sekaligus isu lokal tetap harus diambil agar masyarakat maupun mahasiswa tidak ketinggalan dengan informasi yang menjadi topik pembahasan elit politik maupun pejabat publik.
"Isu-isu nasional seperti korupsi, pembangunan, maupun persoalan kebangsaan lainnya harus menjadi prioritas penting, berita-berita yang ditampilkan tidak boleh dangkal atau hanya bersifat permukaan. Informasi yang dimunculkan mesti mengandung bobot akademis yang tinggi," tutupnya.(Wan)
