Jakarta, Jurnal Investigasi.com-Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, harapan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia agar Pemilihan Presiden 2024 diundur terlalu berlebihan.
Ujang menegaskan, Negara adalah milik Rakyat bukan milik segelintir ataupun para pengusaha.
Sudah sepantasnya, kata Ujang, rakyat harus menolak keras perpanjangan masa jabatan Presiden atau pengunduran Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di tahun 2024 nanti.
“Itukan Bahlil dan pelaku usaha yang ingin, kan negara ini bukan milik mereka. Negara ini milik rakyat. Dan rakyat itu sangat jelas menolak perpanjangan jabatan presiden atau pemilu diundur. Kalau pelaku usaha itu bisa saja hidup dari pemerintah,” kata Ujang kepada wartawan, Senin (10/1/2022).
Ujang menduga ada kongkalikong antara pelaku usaha dengan pemerintah yang menginginkan jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang.
“Atau berkolaborasi dan kongkalingkong dengan pemerintah, sehingga menginginkan perpanjangan Jokowi. Itu isu dan skenario seolah-olah agar presiden bisa diperpanjang lagi,” ungkapnya.
Ujang menambahkan bahwa upaya untuk pemulihan ekonomi Indonesia adalah salah satu alasan pembenaran mereka untuk mengukuhkan dan memperkuat oligarki dan ujungnya bisa mendegradsi demokrasi.
“Ya itu, dengan alasan pemulihan ekonomi atau agar ekonomi tumbuh yang jadi alasan mereka inginkan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo, berkolaborasi dengan para pengusaha,” ujarnya.
Kendati demikian, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini yakin bahwa Rakyat tidak buta dan tidak bisu dengan adanya skenario tersebut, mereka akan tetap menolak pengunduran Pemilihan Presiden 2024 nanti, sebab rakyat tidak ingin demokrasi Indonesia mati.
“Rakyat akan tetap menolak, agenda demokrasi seperti Pemilu tak boleh berhenti. Mereka jangan mematikan demokrasi. Justru rakyat sudah ingin ganti sesuai dengan ketentuan UUD 1945,” tutupnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” sambungnya.(Wan)
