Jakarta, Jurnalinvestigasi.com-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Sulawesi Tenggara berharap kedepan akan ada menteri di kabinet pemerintahan yang berasal dari Bumi Anoa. Hal ini disampaikan oleh Pengurus GPM, Asrul Syawal saat membahas penyambutan Hari Pers Nasional (HPN) bersama beberapa elemen masyarakat Sultra (30/1/2022).
"Tidak sedikit orang Sultra (Sulawesi Tenggara) yang layak untuk ditunjuk sebagai menteri. Bisa dipilih dari kalangan pemerintahan, politisi, atau akademisi" katanya.
Bukan tanpa alasan, sejak Indonesia merdeka dan terbentuknya provinsi Sulawesi Tenggara, belum ada seorang pun menteri kabinet pemerintahan yang berasal dari jazirah Sulawesi bagian Tenggara ini.
"Ingat, sebelum merdeka, di Sulawesi telah berdiri beberapa Negeri yang berdaulat namun menyatakan bergabung ke NKRI. Apalagi sejak terjadinya pertemuan Malino 1950 antara Soekarno dan Sultan Buton maka bergabungnya ke NKRI harus diapresiasi" jelasnya.
Ia menambahkan dengan adanya Menteri dari Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi peningkat akselerasi kepentingan Daerah ke Pusat.
"Sultra menjadi penyangga bahan baku batrei listrik dengan potensi tambang nikelnya. Ini mesti dikelola dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Apalagi kebijakan sektor tambang dan lingkungan sekarang diambil alih pusat maka sepantasnya ada orang Sultra jadi Menteri untuk pastikan aspirasi terakomodir dengan optimal" tambahnya.
Nikel dipastikan menjadi salah satu mineral yang akan ditawarkan kepada investor untuk membuka usaha sektor tambang pada Forum Investasi sebagai bagian rangkaian kegiatan HPN 2022.
"Kita sambut investasi demi kemajuan daerah tapi kalo investornya menunjukan sikap antipati terhadap perkembangan daerah maka harus dievaluasi. Contohnya, VDNI sebagai smelter nikel tapi ogah bayarkan pajak air permukaan Rp26 miliar ke Provinsi" ungkapnya.
Beberapa kali dilayangkan surat tagihan oleh Bapenda dan dipanggil Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Sultra, tapi tetap saja tidak ada itikad baik dari PT VDNI sebagai penunggak pajak untuk mengindahkannya.
"Yah, kalo ada menteri asal Sultra kami yakin masalah seperti ini akan cepat tersampaikan dan ditanggapi oleh Pemerintah Pusat untuk diambil langkah-langkah yang perlu menyikapi sikap bandel Perusahaan seperti ini" ujarnya.
Kendati menentukan menteri adalah hak prerogatif presiden sehingga siapapun orangnya, pihaknya tidak mungkin dapat mengintervensi kepala negara.
"Namun kaitannya dengan usulan menteri dari Sultra merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat Bumi Anoa terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia" jelasnya.
Sementara itu, kegiatan untuk kalangan media, akan diselenggarakan Konvensi Nasional Media Massa, Seminar Literasi Digital, Klinik Penulisan Kebudayaan, Pameran Pers, Forum Pemimpin Redaksi, Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), pertemuan dewan kehormatan PWI se-Indonesia, dialog kebudayaan dan workshop jurnalistik.
“Untuk teman-teman jurnalis, GPM Sultra memberi suport dan apresiasi penuh dengan kegiatannya dan semoga terus menjadi instrumen rakyat sebagai entitas penyampaian informasi publik yang independen" tutupnya.(As)
