 |
| Menko Airlangga |
Jakarta,Jurnal Investigasi.com -Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07% (yoy), tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan triwulanan tertinggi sejak Krisis Subprime Mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara peers. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat Kasus Aktif Covid-19 rata-rata selama Triwulan II-2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus.
“Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilakukan Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Virtual tentang Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021, Kamis (5/8).
Dari sisi demand, komitmen Pemerintah dalam PC-PEN mendorong konsumsi Pemerintah tumbuh mencapai 8,06% (yoy). Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% (yoy) dan konsumsi LNPRT tumbuh juga sebesar 4,12% (yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto juga tumbuh tinggi sebesar 7,54% (yoy) seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Membaiknya perekonomian global juga membuat ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% (yoy) disusul dengan impor yang tumbuh 31,22% (yoy).
Selanjutnya dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58% (yoy). Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain Sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10% (yoy) dan Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman yang tumbuh sebesar 21,58% (yoy).
“Beberapa sektor yang mendukung aktivitas di tengah pandemi Covid-19 juga melanjutkan penguatan pertumbuhan, seperti sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan. Kami juga melihat, sektor pertanian masih konsisten tumbuh selama pandemi dan berperan penting terhadap ketahanan pangan Indonesia,” ungkap Menko Airlangga.
Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi diikuti oleh pulau Kalimantan dan Sumatera, serta Bali dan Nusa Tenggara. Lebih lanjut, Pulau Sulawesi serta Maluku dan Papua juga tumbuh tinggi beriringan dengan kenaikan nilai ekspor yang terjadi, terutama karena tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.
“Pemulihan ekonomi global yang terjadi sepanjang semester I-2021 juga mendorong perbaikan ekonomi domestik serta menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Tren pemulihan ini diproyeksikan terus berlanjut hingga akhir 2021,” jelas Menko Airlangga.
Dukungan ekonomi global ini berpotensi melanjutkan surplus neraca perdagangan yang telah terjadi selama 14 bulan berturut-turut dan menambah pemasukan devisa. Hal ini juga berpotensi mendorong kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Transaksi berjalan dan utang luar negeri yang terkendali dengan baik turut berkontribusi positif terhadap ketahanan sektor eksternal. Kinerja yang baik dari sektor eksternal tersebut diharapkan mampu menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian.
Beberapa indikator utama juga menunjukkan prospek baik bagi ekonomi. Efek pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat yang berlangsung selama beberapa minggu terakhir ini diyakini hanya bersifat sementara, tidak sedalam seperti di awal pandemi 2020. Permintaan domestik diharapkan akan tetap menguat hingga akhir tahun 2021, seperti yang tercermin dari IKK yang berada pada level optimis, serta penjualan kendaraan bermotor yang tetap tumbuh. Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga diperkirakan membaik, tercermin dari peningkatan PMA dan PMDN, konsumsi semen, serta impor barang modal dan bahan baku.
Prospek perbaikan juga terlihat dari UMKM, tercermin dari peningkatan permintaan atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Semester-I 2021. Realisasi KUR pada periode Januari 2021 s.d. 2 Agustus 2021 mencapai Rp148,08 triliun atau sudah mencapai 51,96% dari target terbaru di 2021 yang sebesar Rp285 triliun.
Merebaknya varian Delta Covid-19 di awal Triwulan III-2021 menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung. Tantangan ini juga dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia.
Sejak 1 Juli sampai dengan sekarang, rata-rata kasus aktif mencapai 462.647 kasus, namun apabila bisa segera diturunkan kembali ke level 100 ribu-an, maka mobilitas dan aktivitas masyarakat bisa secara bertahap dibuka mulai September 2021. Kemudian, dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, diharapkan ekonomi akan bisa terjaga di Triwulan IV-2021.
Pemerintah telah merespon peningkatan kasus aktif melalui pengetatan dalam kebijakan PPKM sehingga diharapkan kasus aktif dan positivity rate dapat segera turun. Kebijakan PPKM juga telah efektif menurunkan mobilitas masyarakat, sehingga peningkatan kasus Covid-19 dapat ditekan. Penurunan mobilitas yang terjadi menyebabkan kontraksi terhadap belanja masyarakat, terlihat dari indeks belanja yang melambat sejak Juni 2021. Perlambatan ini tidak sedalam seperti pada awal pandemi pada tahun 2020 dan diyakini hanya bersifat sementara.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pengendalian Covid-19, karena strategi ini merupakan necessary condition untuk percepatan pemulihan ekonomi ke depan. Angka kasus aktif akan ditekan lagi dan perekonomian bisa digenjot ke arah positif kembali (di triwulan selanjutnya). PPKM Level 3 dan 4 untuk kembali menurun membutuhkan kedisiplinan masyarakat,” ucap Menko Airlangga.
Menko Airlangga melanjutkan bahwa terdapat beberapa strategi utama yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah, yakni:
Penanganan Covid-19 melalui intensifikasi vaksinasi dalam rangka melandaikan lonjakan kasus dan menurunkan angka kematian, dan sudah disiapkan 73 juta dosis di Agustus 2021 ini. Pemerintah juga terus berkoordinasi secara lebih intensif dengan seluruh stakeholders terkait untuk mencapai herd immunity.
Optimalisasi pemberlakuan PPKM untuk mendukung efektivitas vaksinasi. Penerapan PPKM dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko penyebaran di masing-masing wilayah, sehingga laju penambahan kasus dapat lebih cepat ditekan dan risiko perlambatan laju ekonomi dapat diminimalisasi.
Mendorong peran serta masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi dan meningkatkan kepatuhan bersama terhadap protokol kesehatan serta kebijakan PPKM.
