 |
| Apdesi Majalengka Sambangi Dinsos |
Majalengka – Bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah pusat untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 dinilai masih carut-marut di lapangan. Banyak data penerima bansos yang datang dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak tepat sasaran.
Hal itu membuat perwakilan kepala desa atau kuwu mendatangi Kantor Dinas Sosial Majalengka, Kamis (5/8). Kebanyakan dari mereka mengeluhkan, banyak warga yang sejatinya sudah tidak layak mendapatkan bantuan, justru terus-menerus menerima.
“Kami mewakili para kuwu dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka prihatin dengan suasana di desa masing-masing dalam kondisi pendistribusian bantuan yang malah tambah carut-marut,” tegas kepala desa Panjalin Kidul, Dudung Abdullah Yasin.
Para kepala desa geram ketika orang yang ‘”haus kehabisan air justru tidak diberi minum”. Sementara justru yang kembung karena banyak minum air terus diberi minum. “Seperti itu perumpamaannya,” kata ketua 1 Apdesi Kabupaten Majalengka ini.
Dudung mengakui, kondisi seperti itu membuatnya sering mendapatkan fitnah atau tuduhan dari masyarakat. Mereka menganggap ada permainan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
“Tetapi nyatanya kami tidak. Karena selama ini data yang kami kasih ke pusat tidak dipakai. Yang dipakai yang itu lagi itu lagi atau masih menggunakan data lama. Selama ini juga, seluruh bantuan baik BPNT, PKH dan bantuan lainnya pun sama bermasalah,” terangnya.
Karenanya, pihaknya menginginkan ada tindakan yang nyata dari pemerintah Kabupaten Majalengka. Ketika mengetahui ketidakbenaran, tidak diam saja.
Para Kuwu se-Majalengka siap mendukung sepenuhnya agar Kabupaten Majalengka dengan kepala daerahnya untuk menjadi pelopor pembaharuan pola penyaluran bansos yang tepat sasaran dengan penuh transparansi obyektif dan adil. Yang nantinya bisa menjadi acuan untuk penyaluran bansos di kabupaten-kabupaten lainnya di Jabar bahkan nasional.
“Kita ini membela masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan bantuan. Perbuatan yang harusnya dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya kami para kuwu, tetapi semua elemen sehingga penyaluran bantuan lebih kondusif, lebih tentram dan tidak dicurigai oleh masyarakat,” pintanya.
Pihaknya berharap ada kebijakan baru terkait penyaluran bansos yang selama ini tengah berjalan. Bahkan pemerintah desa sebagaimana yang mengetahui kondisi di lapangan menjadi penentu layak atau tidaknya masyarakat mendapatkan bantuan.
Pihaknya menginginkan ke depan agar seluruh bantuan yang akan didistribusikan ke masyarakat, diterima oleh pemerintah desa. Selanjutnya, agar pemerintah desa itu sendiri yang mengatur.
“Insya Allah kami siap akan hal itu, kami amanah. Kalau saat ini, kami tidak bisa mencoret warga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan, karena itu akan menyalahi aturan yang ada,” tambahnya.
Ke depan pemdes seharusnya menjadi eksekutor dalam pendistribusian bansos. Seluruh kuwu akan siap seadil-adilnya dan amanah karena yang paham betul kondisi di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dr H Gandana Purwana MARS tidak menampik adanya carut-marut data penerima bansos. Bahkan, Gandana sendiri mengaku tidak mengerti kenapa ada warga yang meninggal masih masuk ke dalam daftar penerima.
“Desa itu kan sudah menyampaikan data lewat aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation), itu langsung ke pusat. Sudah dilaksanakan oleh desa, mengubah data. Tetapi yang dapat itu-itu juga. Kami juga tidak tahu masalah itu di mana,” ucap dia (Red**)
